Home / Tokoh

Rabu, 21 Desember 2022 - 23:26 WIB

Yan Coga: FGD di Puji Herman Deru, Jangan Semua di Kuasai Pengusaha

Joni Karbot - Penulis

PoliticNews.ID- Palembang: Focus Group Discussion dengan tema “Resolusi Pertambangan Tanpa Izin” diselenggarakan oleh Aktivis Peduli Sumatera Selatan (APS) yang di selenggarakan di Hotel Aryaduta, Rabu (21/12/22) di apresiasi Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif yang sangat brilian para pemuda menginisiasi mengadakan FGD resolusi pertambangan.

“Kita tau dinamis nya UU no 11 tahun 1967 berubah menjadi UU no 4 tahun 2009 di tarik lagi menjadi UU no 3 tahun 2020 yang membuat semua sistem ini menjadi berubah, baik dari perizinan dan pengawasan nya,” kata Deru.

Dalam FGD untuk mengajak masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan akan aktifitas pertambangan tanpa izin, menjadi benang merah dalam pembahasan tersebut.

Baca Juga :  Respon Gubernur Terkait Bencana Banjir dan Tanah Lonsor yang Melanda Beberapa Daerah di Sumbar

“Unthk di jadikan sebuah rekomendasi yang telat sifatnya jadi jangan ada lagi kemungkinan celah untuk di sangah rekomendasinya yang betul betul rekomendasi yang sehat,” ujarnya.

Sementara Aktivis Nasional, Yan Coga yang lagi Viral digadang untuk maju sebagai Wali Kota Palembang, juga Sebagai Sekjen Aktivis Peduli Sumsel (APS) mengatakan, FGD ini mengambil tema Resolusi Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Yan Coga berharap FGD ini, tidak hanya bicara soal maraknya tambang ilegal yang ada di Sumatera Selatan, akan tetapi bagaimana menemukan solusi terutama bagaimana tambang rakyat koperasi misalnya minyak bisa membuat izin.

Baca Juga :  Partai Demokrat Tetap Menjadi Mitra Dalam Membangun Sumsel

“Sehingga mereka tidak di cap ilegal karena kalau selalu ilegal artinya ada koidah koidah yang tidak di patuhi oleh sebab itu hari ini kita bahas bersama sama,” bebernya.

Yan Coga juga menekankan bahwa dari FGD ini, menjadi prioritas kedepan sebagaimana harapan bersa bahwa Sumsel memiliki wilaya lahan pertambangan yang cukup luas.

“Ini yang akan kita sampaikan kepada kementrian bahwa kita juga harus punya wilayah tambang rakyat jangan semuanya di kuasai oleh para penguasa pengusaha pengusaha tersebut,” pungkasnya.

Berita ini 74 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Opini

Menakar Arah Putusan MKMK Atas Pelanggaran Kode etik dan Prilaku Hakim MK RI.

Eksekutif

Gubernur Mahyeldi Kerahkan ASN Pemprov Sumbar Borong Bawang Merah Petani saat Bazar di Masjid Raya Sumbar

Komunitas

Ketum PA GMNI: Transisi Demokrasi Tak Boleh Set Back ke Era Sebelum Reformasi

Eksekutif

Pengurus KORMI Kota Pariaman Dikukuhkan, Gubernur Sumbar : Mari Giatkan Berolahraga

Eksekutif

Gubernur Mahyeldi Siapkan Langkah Strategis untuk Tingkatkan Produktivitas Padi di Sumbar.

Eksekutif

Sumbar Terima 21 Sertifikat Warisan Budaya tak Benda dan 2 Sertifikat Cagar Budaya Nasional 2023 dari Kemendibudristek RI

Eksekutif

Sumbar Berhasil Mempertahankan Posisi 10 Besar Pada Ajang STQH Ke-XXVII Tahun 2023

Tokoh

RAYAKAN HARI SANTRI 2023, HANURA : MEMELIHARA JIWA NASIONALISME DAN KEBANGGAAN