Home / Komunitas / Rilis / Tokoh

Senin, 21 Februari 2022 - 20:20 WIB

Viktus Murin Yakin Aparat Polri Buru dan Tangkap Penyerang Haris Pertama

KM - Penulis

 

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) periode 1999-2002, Viktus Murin, mengecam keras tindakan brutal dan tidak berperikemanusiaan dari orang-orang tidak dikenal yang menyerang Ketua Umum KNPI 2018-2021 Haris Pertama, pada Senin (21/2/2022) di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Viktus menjadi Sekjen GMNI tepat pada periode yang sama Ketua Umum KNPI diemban oleh Adhyaksa Dault yang kemudian menjadi Menpora RI.

Viktus yang kini adalah Tenaga Ahli Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ini, peristiwa penyerangan brutal terhadap Haris telah merusak citra hukum positif di Indonesia. Dia menyatakan yakin jajara Kepolisian RI di bawah kepemimpinan Jenderal Listiyo Sigit Prabowo yang sejak awal tampil dengan jargon kelembagaan “Presisi” (prediktif, responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan), tidak akan tinggal diam terhadap peristiwa memalukan wajah hukum ini.

Baca Juga :  Pernyataan Presiden, *"Menepuk air di dulang, terpercik dimuka sendiri".*

“Aparat Polri adalah aparat hukum yang berwatak nasionalis dan profesional, yang menjadi bhayangkari negara sekaligus warga negara. Saya sungguh yakin begundal-begundal hukum yang menyerang Bung Haris pasti akan diburu aparat Polri. Kita tunggu saja Polri bersikap,” ucap Viktus yang pernah menjadi Tenaga Ahli Menpora Adhyaksa Dault pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Viktus Murin (berbaju hitam motif Aceh), saat masih menjadi Wasekjen DPP Partai Golkar, pada suatu diskusi publik di Jakarta.

Viktus, aktivis mahasiswa 1998 asal Nusa Tenggara Timur ini mengatakan, setiap tindakan yang menampar wajah hukum positif harus ditindak secara tegas dengan hukum positif. Dengan begitu kewibawaan hukum berikut segenap aparatur hukum dapat terjaga di mata rakyat. “Penyerangan terhadap Bung Haris bukan hanya menampar wajah hukum positif kita, tetapi juga menampar wajah kemanusiaan. Aneh, di zaman dengan peradaban mutakhir semacam sekarang ini masih ada saja orang-orang yang suka mengeroyok manusia secara fisik,” kecam Viktus yang juga mantan Sekretaris GMNI Cabang Kupang.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Sampaikan Arahan Di Rapat Koordinasi Nasional Dan Anugrah Layanan Investasi 2021

Dia meminta aparat Polri untuk segera memburu, menangkap, dan membula secara terang-benderang motif para penyerang Haris. Sangat berbahaya misalnya kalau penyerangan ini bermotif menebarkan ketakutan di ranah demokrasi.

“Negara Indonesia sejak awal merdeka, oleh para pendiri bangsa sudah mempersiapkan konstitusi negara yang di dalamnya terdapat jaminan hak berpendapat, artinya perbedaan pendapat di antara warga negara memang terlembagakan secara konstitusional. Bisa kacau dan berantakan tatanan hukum kita, kalau perbedaan pendapat justru diredusir sekedar menjadi sebatas adu otot,” pungkas Viktus, mantan wartawan Pos Kupang era awal 1990-an, yang kini aktif dalam media pelayanan majalah kristiani “Narwastu” untuk wilayah timur Indonesia. (***)

Follow WhatsApp Channel politicnews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 255 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Rilis

Mutasi Besar-besaran di Polri, 6 Kapolda Berganti

Legislator

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama Kader Partai Golkar Banjarnegara, Bamsoet Ingatkan Bahaya Demokrasi Transaksional

Eksekutif

Berhasil Entaskan Nagari Sangat Tertinggal, Gubernur Mahyeldi Ansharullah Kembali Dihadiahi Penghargaan Tingkat Nasional

Legislator

Bertemu Kader FKPPI Banjarnegara, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Jaga dan Bela Pancasila dari Segala Ancaman

Rilis

Presiden Jokowi Menjadi Pembicara Pada World Leaders Summit on Forest and Land Use

Eksekutif

Gubernur Mahyeldi Apresiasi Inisiatif Pengusaha Tambang Perbaiki Jalan Penghubung Payakumbuh-Sitangkai dan Minta Seluruh Perusahaan Patuhi Tonase Sesuai Kelas Jalan

Eksekutif

BRI Wilayah Padang Bantu KONI Sumbar

Rilis

Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Bangun Solidaritas dan Soliditas Kebangsaan