Rakor PMD Tahun 2023 di Kemendesa PDTT, Amasrul : Tahun 2024 Sumbar Bebas Desa Tertinggal
Sekjen Kementerian Desa PDTT RI Abdul Madjid membuka secara resmi Rapat Kordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumbar dengan Dinas PMD Kabupaten/Kota di Aula Kementerian PDTT, Selasa (30/5/2023) pagi.
Dalam Rakor ini Sekjen Kementerian Desa PDTT didampingi Dirjen PDP, Dirjen PEID, Plt Dirjen PPDT dan Kepala BPSDM Kemendesa PDTT RI. Sekjen memberikan arahan tentang prioritas Dana Desa 2023 dan program strategis Kemendesa PDTT tahu 2024 mendatang yang bisa disinergikan dengan daerah.
Pelaksanaan Rakor PMD Sumbar Tahun 2023 ini dipimpin langsung oleh Kadis PMD Sumbar Amasrul, SH, dihadiri seluruh Kabid Dinas PMD Sumbar, Kadis PMD Kabupaten/Kota, Perencana Ahli Muda, Kasubag Keuangan, JFT, JFU dan Panitia Pelaksana Rakor.
Menurut Kadis PMD Sumbar Amasrul, pihaknya bersinergi dan bekerja keras ke lapangan melakukan pembinaan terkait status kemandirian Desa/Nagari di Sumatera Barat, dengan melaksanakan koordinasi, Rakor dan kunjungan langsung. Hasilnya pada tahun 2023 ini hanya tinggal 28 Desa/Nagari yang statusnya tertinggal di Sumbar. Sedangkan Desa/Nagari yang sangat tertinggal sudah berhasil dientaskan.
“Sesuai arahan Gubernur Sumbar Mahyeldi melalui RPJMD 2021-2026, bahwa pada tahun 2024 Desa Tertinggal di Sumatera Barat harus dientaskan 100 %. Oleh karena itu Dinas PMD Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota dan desa/nagari telah melaksanakan pemetaan urusan kewenangan berdasarkan penyebab ketetinggalan desa/nagari ini, dari Pemerintah Pusat sampai ke desa,” kata Kadis Amasrul, SH. ( H )
