Jakarta, PoliticNews-Sangat biadab dan kami mengecam keras aksi brutal penganiayaan yang dilakukan sejumlah oknum tentara atau prajurit TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud. Kami sangat prihatin dan tidak menerima apa pun alasan oknum prajurit TNI yang melakukan penganiayaan terhadap rekan-rekan kami, relawan Ganjar-Mahfud,” ujar Irian Djaya Asdan Ketua Umum Relawan Ganjar for Nusantara ( GANTARA) dalam keterangannya, Senin (1/01/2024).”Ini pelanggaran HAM yang harus diusut tuntas dan para pelakunya harus diproses hukum” sambungnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan peristiwa penganiayaan yang terjadi di sekitar Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu (30/12).Ia menilai penganiayaan itu merupakan kemunduran demokrasi terutama bagi reformasi TNI. Ia pun mengingatkan Panglima TNI untuk menjalankan komitmen reformasi TNI, terlebih saat ini Indonesia sedang di tahun politik.”Kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan para oknum prajurit TNI terhadap warga sipil, apalagi yang menjadi korban adalah rekan-rekan kami relawan Ganjar-Mahfud telah menodai demokrasi dan kami nilai sebagai kemunduran bagi reformasi TNI dan peradaban demokrasi di Indonesia,” katanya.”Dengan adanya kasus ini, kami mempertanyakan komitmen TNI, terutama Panglima TNI dalam menjaga Pemilu 2024 dengan jujur adil dan damai,” tambahnya.
Selain itu, ia meminta Panglima TNI untuk menindak tegas seluruh oknum prajurit yang menganiaya relawan Ganjar-Mahfud. Menurutnya, aksi brutal itu jangan hanya dianggap sebagai tindakan indisipliner. Ia juga menolak alasan TNI bahwa penganiayaan hanya karena urusan knalpot motor.”Kami minta Panglima TNI mengendalikan seluruh prajuritnya agar tidak bertindak brutal terhadap warga sipil. Jangan dianggap ini urusan sepele. Ini sudah pelanggaran HAM,” tegasnya.
Kemudian, Irian Djaya Asdan mengingatkan aparatur negara seperti TNI dan Polri untuk tidak lagi melakukan kekerasan terhadap warga sipil, mengingat saat ini merupakan tahun politik yang semestinya berjalan damai dan kondusif. “Peristiwa seperti ini jangan lagi terulang atau bahkan dialami lagi oleh siapa pun, khususnya pada peserta pemilu hingga masa pemilu berakhir. Petinggi TNI dan Polri harus dapat mengendalikan prajurit atau anggotanya selama masa pemilu agar menjaga pemilu tetap damai dan kondusif,” tuturnya.
Lalu, ia juga meminta Komnas HAM untuk turun tangan menyelidiki dan menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM.” pungkasnya.
