Home / Legislator / Rilis

Jumat, 25 Agustus 2023 - 18:22 WIB

Podcast Dengan Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tolak Sistem Demokrasi Transaksional

KM - Penulis

JAKARTA– Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai sistem demokrasi pemilihan langsung yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah ataupun Pemilu melahirkan demokrasi ‘transaksional’ di kalangan masyarakat. Tidak aneh bila kemudian di masyarakat dalam memilih kepala daerah ataupun anggota legislatif dikenal adanya istilah ‘NPWP’, atau nomor piro wani piro (nomor berapa berani berapa).

“Patut disayangkan maraknya sistem demokrasi transaksional yang terjadi di masyarakat dalam setiap gelaran Pilkada atau Pileg. Lahirnya demokrasi transaksional ini akan mengikis idealisme dan komitmen politik para calon anggota legislatif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat ketika terpilih nanti,” ujar Bamsoet saat menjadi narasumber Podcast Mantan Ketua KPK ‘Abraham Samad Spek Up’, di Jakarta, Jumat (25/8/23).

Baca Juga :  Di Forum Ketua Parlemen Dunia, Puan Ajak Negara Maju Bantu Negara Berkembang Soal Pengurangan Emisi

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, penerapan sistem demokrasi langsung berpotensi menyebabkan persaingan para calon kepala daerah atau anggota legislatif didominasi kekuatan finansial. Pemilih tidak lagi mengutamakan kualitas dan kapabilitas para calon sebagai pertimbangan mereka dalam menggunakan hak pilih.

“Sebelum memilih, bisa jadi para pemilih tidak memperhatikan bagaimana kualitas dan kapabilitas para calon. Tetapi justru sibuk menerima serta menghitung uang yang didapat dari para calon,” kata Bamsoet.

Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Borobudur ini menambahkan, selama penyelenggaraan tiga kali pemilu dengan sistem terbuka serta Pilkada langsung, keberadaan politik transaksional luar biasa. Para calon kepala daerah dan anggota legislatif harus mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah agar dapat terpilih.

Baca Juga :  Terima Menteri Agama, Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Pelaksanaan Ibadah Haji Jemaah Indonesia Tahun 1445H/2024

“Untuk mengurangi sistem demokrasi transaksional masyarakat harus cerdas dalam menentukan sikap politik. Jangan mau menerima uang Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu dari para kontestan politik. Karena setelah itu bisa jadi ketika terpilih para calon akan mudah meninggalkan konstituennya. Pilihlah caleg, capres, cagub, cabup dan cawalkot sesuai hati nurani. Dengan mempertimbangkan rekam jejak, kapabilitas, dan profesionalitas. Jangan memilih hanya berdasarkan nominal rupiah,” pungkas Bamsoet. (*)

Follow WhatsApp Channel politicnews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 47 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Parpol

Anies Baswedan Panaskan Mesin PKS Sumbar

Legislator

TB.Hasanuddin: STR Panglima TNI Soal Pemanggilan Prajurit Sudah Sesuai UU

Komunitas

Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Konsorsium PT Sinagi Olom Fagu Guna Kelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Sorong

Eksekutif

Ngaji Kebangsaan Bersama Gus Muwafiq Di Mesjid Al Akbar Surabaya

Legislator

Hadiri Perayaan Kelulusan Angkatan 2023 SMAN 6 Jakarta, Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Pentingnya Menjadi Bagian Bonus Demografi Indonesia 2030-2045

Rilis

Doa Restu Para Habaib,Kyai & Pengusaha Untuk Gus Ham di Pilbup 2 024 Pasuruan

Rilis

Bertolak ke Papua, Jokowi Bermalam dan Buka PON Keesokan Harinya

Eksekutif

Indra Charismiadji Minta DPR Tunda RUU Sisdiknas Masuk Prolegnas Prioritas 2022