JAKARTA – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy memastikan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) asal Sumbar telah berhasil dievakuasi Pemerintah Pusat dari Lebanon.
Dikatakan Audy, dalam waktu dekat Pemprov Sumbar akan memfasilitasi kepulangan ketiganya ke daerah asal mereka di Kabupaten Agam.
Plt Gubernur Sumbar menyebut, ketiga warga asal Sumbar ini berhasil dipulangkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Luar Negeri. Mereka termasuk dalam rombongan 40 orang WNI yang dievakuasi Pemerintah Pusat pada Senin (7/10) lalu.
“Betul, dari total 40 orang WNI yang berhasil dievakuasi kemaren, terdapat 3 orang warga asal Sumbar. Dalam waktu dekat mereka akan segera kita pulangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Agam,”ungkap Plt Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy di Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Audy Joinaldy menerangkan, berkat koordinasi intensif pihaknya dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, proses serah terima ketiganya berhasil dituntaskan dalam waktu singkat.
Jelang dipulangkan ke daerah asal, sembari menunggu proses administrasi lainnya, ketiga warga asal Sumbar tersebut di inapkan Pemprov Sumbar di Hotel Balairung, Jakarta. Kebijakan itu diambil mengingat, ketiganya merupakan satu keluarga, yang terdiri dari 1 ibu dan 2 anak yang masih balita.
Diketahui, mereka berasal dari Tampuak Cubadak, Jorong Koto Gadang, Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.
“Alhamdulillah, saat ini ketiganya dalam keadaan sehat. Mengingat ada kelengkapan administrasi yang masih berproses, kita inapkan mereka dulu di Balairung agar bisa beristirahat dengan nyaman,”terang Audy.
Diketahui, berdasarkan data Kemlu, sejak diputuskanya status darurat oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) pada 4 Agustus 2024 lalu. Hingga saat ini, sudah 65 orang WNI yang dievakuasi dari Lebanon. Kendati demikian, masih terdapat 116 orang WNI lainnya yang masih tinggal di Lebanon.
Terkait apakah ada warga asal Sumbar lainnya yang saat ini masih berada di Lebanon, Audy mengaku, belum mengetahui secara pasti karena masih menunggu informasi lanjutan dari Kementerian Luar Negeri. (adpsb/h)
