Home / Eksekutif

Kamis, 1 Juni 2023 - 08:34 WIB

Pesan Gubernur Sumbar Pengelolaan Hutan Kedepankan Prinsip Kelestarian

Wawan - Penulis

Pesan Gubernur , Pengelolaan Hutan Harus mengedepankan Prinsip Prinsip Kelestarian

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyebut pola pengelolaan hutan saat ini harus mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian. Menurutnya, itu perlu agar fungsi lingkungan dan fungsi sosial ekonomi dari hutan dapat dioptimalkan.

“Melalui Rapat Kerja ini, kita berharap akan lahir program-program serta semangat kerja baru, dalam pengelolaan hutan di Indonesia yang mengedepankan prinsip kelestarian,” ucap Gubernur Mahyeldi saat menghadiri Rapat Kerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari Investasi Hijau, di Hotel Santika, Bukittinggi, Rabu (31/5/2023).

Menurutnya, dewasa ini keberadaan kawasan hutan menjadi semakin nyata fungsinya bagi masyarakat, baik dari segi lingkungan maupun sosial ekonomi.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Prov. Sumbar, sekitar 82 persen nagari yang ada di Sumbar berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Baca Juga :  Kepala UPTD Diganti, Staf BKIM: Kami Sangat Menyayangkan karena Banyak Program Belum Tuntas

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lahan untuk pertanian serta pembangunan ditengah masyarakat, potensi terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan.

“Banyak manfaat yang kita peroleh dari keberadaan hutan di Sumbar. Jangan sampai itu semua rusak karena alasan kebutuhan pembangunan dan pertanian, kita harus bijak dalam menentukan sikap,” ajak Mahyeldi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agus Justianto mengatakan Indonesia bisa mencapai penyerapan bersih karbon (net sink) sektor hutan dan lahan (forest and other land use/FoLU) pada 2030. Meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan agar harapan tersebut dapat terwujud.

Baca Juga :  Gubernur Mahyeldi Tinjau Sejumlah Lokasi Rawan Bencana dan Kawasan Blind Spot di Agam

“Harapan tersebut bisa tercapai, lantaran pemerintah sudah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap penurunan emisi sektor kehutanan,” ungkap Agus Justianto.

Dikatakannya, setidaknya ada empat langkah penting yang berhasil di identifikasi oleh KLHK antara lain Pertama, pengurangan emisi dari degradasi dan deforestasi hutan. Kedua, menjalankan sustainable forest management. Ketiga, rehabilitasi lahan dan Keempat, pengelolaan lahan gambut yang dinilai berkontribusi paling besar dalam penurunan emisi.

Ia menegaskan, pemerintah jangan sampai melupakan keterlibatan masyarakat dalam upaya mencapai net sink di sektor FoLU pada 2030. Banyak contoh, masyarakat justru mampu berperan dalam mempertahankan kondisi hutan dan manfaat nilai kayu dan non kayu.

“Seperti di Jawa, hutan rakyat itu sangat berperan dalam mencapai itu,” katanya. ( adpsb / H )

Berita ini 44 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Eksekutif

Dilengkapi Prodi Magister Kebencanaan, Gubernur Mahyeldi Apresiasi Unand Masuk 10 Besar Kampus Terbaik Nasional

Eksekutif

Hadiri Sosialisasi Pemilu 2024, Sekda Hansastri Imbau Masyarakat Sumbar Manfaatkan Hak Pilih

Eksekutif

Narasumber di Jakarta Halal Festival, Gubernur Mahyeldi Tegaskan Sumbar Makin Siap Jadi Pusat Industri Halal Nasional

Eksekutif

Ada Beberapa Daerah Akibat Kebocoran Pipa Perumda Air Minum Kota Padang

Eksekutif

Gubernur Mahyeldi Tinjau Sejumlah Titik Kawasan Terdampak Banjir dan Lonsor di Tiga Kabupaten di Sumbar

Eksekutif

Berkah Penas KTNA untuk Petani Sumbar, Kementan Hibahkan Pamigo dan Smart Green House

Eksekutif

Gubernur Mahyeldi Kunjungi Dubes Penny Williams, Bicarakan Rencana Kerja Sama Sumbar dan Australia

Eksekutif

Dirtek Terima Kunjungan Pansus II DPRD Kab. Pessel dan Direktur PDAM Tirta Langkisau Pesisir Selatan di Perumda AM Kota Padang
Hubungi Redaksi Disini