Pemuda Kilmury/ Basrie Kwairumaratu
Selatan pulau seram (Kecamatan Kilmury) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) – Maluku adalah contoh nyata dari ketidak pedulian Pemerintah dalam menjawab keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat.
Pasalnya, sejak proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai pada hari ini (2021) tidak ada pembangunan dasar berupa jalan, listrik, dan jembatan untuk menopang kehidupan serta perekonomian masyarakat di wilayah tersebut, ucap Basrie Kwairumaratu kepada Politicnews.id (13/09/2021)
Presiden Jokowi telah mengamanatkan dalam PERPRES RI no. 122 tahun 2016 tentang perubahan atas PERPRES no. 75 tahun 2014 Tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas, dimana negara bertanggung jawab atas segala infrastruktur dasar seperti Jalan & jembatan, Listrik, dan telekomunikasi, namun amanat itu tidak tersampaikan di bagian selatan SBT (Kecamatan Kilmury)
Basri menegaskan, bahwa pemerintah terlalu fokus membangun citra baik di mata publik hingga lupa tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang kembali melihat persoalan rakyat, sama halnya dengan DPRD sebagai lembaga pengawasan dan perterwakilan rakyat tidak seperti yang diharapkan.
Status pembangunan jalan dari Kota Laimela (Kec. Kilmury) – Air nanang (Kec. Siritaun) adalah tanggung jawab pemerintah provinsi Maluku, yakni Dinas Pupr Provinsi Maluku sebagai eksekutor lapangan namun sampai saat ini mungkin lupa bahwa itu bagian dari kerja mereka, ucap Basri.
Pada tanggal 23 juni 2021 lalu Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kilmury (HPPMK) melakukan aksi didepan kantor Gubernur Maluku namun tak satu pun penjabat yang turun melayani mereka, karena tidak bertemu dengan pemerintah provinsi sempat memanas hingga terjadinya perkelahian antara pendemo dengan satpol PP, Pemuda dan mahasiswa menyuarakan akan hal ini dari tahun ke tahun namun pemerintah terlalu fokus untuk Make-Up.
“Sebagai anak negeri, Kami meminta adanya perhatian serius dari Pemprov Maluku guna melihat penderitaan masyarakat di Selatan pulau seram Kab. SBT (Kecamatan Kilmury) yang siswa-siswinya tiap harinya ke sekolah harus menempuh jarak puluhan kilo meter dengan berjalan kaki, belum lagi harus berenang memewati sungai untuk sampai ke sekolah. Kilmury sangat membutuhkan perhatian serius secara bersama-sama baik Pemekab SBT maupun Pemprov Maluku”, harapnya.
