Home / Opini

Rabu, 29 September 2021 - 09:45 WIB

Partai Politik dan Kader Psikopat

ADMIN - Penulis

Yusuf Blegur

Partai Politik dan anggota legislatif korupsi sudah biasa. Partai Politik dan parlemen yang menghasilkan UU dan kebijakan yang menghianati amanat dan menyengsarakan rakyat bukan hal baru. Partai Politik melahirkan anggota legislatif yang berbuat asusila juga bukan hal yang tak pernah terjadi. Anggota DPR yang arogan tapi dungu  mempermalukan  dirinya sendiri, jika telusuri juga  bukan jumlah yang sedikit. Itulah beberapa dari sekian banyak potret wajah dan perilaku partai politik beserta kadernya dengan segala peran  antagonis dan catatan hitam yang sudah biasa dijumpai rakyat.

Namun kali ini, ada yang jauh lebih buruk dan menakutkan dari semua itu. Saat partai politik dan kadernya yang bekerja di parlemen berubah menjadi sekumpulan orang dengan ‘gangguan jiwa’ dan mengidap ‘penyakit sosial’ yang akut.

Ramai pemberitaan saat beberapa anggota DPRD DKI Jakarta berupaya menggelar rapat paripurna dengan agenda membahas Formula E. Sayangnya, rencana rapat paripurna yang akan digelar pada hari selasa tgl. 28 September 2021. Bukan hanya urung dilaksanakan, bahkan rencana rapat yang lagi-lagi diusung oleh PSI dan PDIP tersebut. Selain tidak disetujui dan dihadiri sebagian besar fraksi dan pimpinan DPRD lainnya. Menegaskan betapa PSI dan PDIP yang ada di parlemen Jakarta itu mempertontonkan perilaku kadernya yang seperti tidak berpendidikan, tidak punya kehormatan dan  lebih buruk dari preman jalanan yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi syahwat politiknya.

Baca Juga :  Wagub Sumbar Ingatkan Pentingnya Kebersihan Lingkungan Bagi Daerah Tujuan Wisata

Dengan kehadiran hanya 27 anggota yang tidak memenuhi quorum atau 1/2 + 1 dari keseluruhan anggota DPRD DKI yang berjumlah 105 orang. PSI dan PDIP melalui Ketua DPRD  Prasetio Edi Marsudi yang berasal dari Fraksi PDIP. Telah memaksakan agenda paripurna Formula E tanpa persetujuan keseluruhan pimpinan dan anggota parlemen. Konyolnya, Ketua DPRD itu menyelipkan agenda dengan cara-cara yang menyalahi aturan. Tanpa sepengetahuan, pembahasan dan persetujuan seluruh anggota parlemen. Karena tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib baik persidangan maupun pembahasan program DPRD DKI. Rencana pembahasan Formula E yang   tiba-tiba diselipkan dalam agenda paripurna yang gagal  itu. Bukan saja menjadi cacat prosedur dan mekanisme kerja DPRD. Melainkan juga menjadi konspirasi kejahatan konstitusi di lembaga legislasi insitusi negara.

Tidak belajar dari proses sebelumnya berupa penolakan hak interpelasi dari mayoritas parlemen terkait program Formula E. Alih-alih sadar diri dan intropeksi. PSI dan PDIP malah semakin tidak waras dengan menggelapkan agenda sidang paripurna Formula E. Tanpa kehadiran 4 pimpinan DPRD DKI yaitu M Taufik (Gerindra), Suhaimi (PKS), Misan Samsuri (Demokrat) dan Zita Anjani (PAN). Mencerminkan Perilaku Edi Prasetyo Marsudi yang mewakili kepentingan PSI dan PDIP. Terkesan melalui Formula E, menyebar sikap permusuhan dan kebencian terhadap gubernur dan program pemerintahan pemerintah provinsi DKI. Perangai buruk itu semakin menegaskan betapa PSI dan PDIP memiliki dendam politik bahkan    anti terhadap figur pemimpin Anies Baswedan.

Baca Juga :  Terkeren !! Caleg PKB Tampil Mengesankan di Acara Grebek AMIN

Dengan seabreg persoalan negara yang menyeluruh dipelbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, hukum dan pertahanan keamanan negara. Sepertinya PSI dan PDIP tidak pernah melihat dan mengabaikan, semua krisis kenegaraan itu terasa dan ada di depan mata karena pemerintah pusat yang salah  mengelola negara. PSI dan PDIP cenderung buta mata dan hati terhadap maraknya praktek oligarki dan borjuasi korporasi,  kasus korupsi kakap, lumpuhnya demokrasi,   ketidakadilan ekonomi dan hukum dan semua   kejahatan istitusi pemerintahan yang notabene mereka terlibat dan memimpin didalamnya.

Atau memang PSI dan PDIP terlanjur menganggap seorang Anies Baswedan yang gubernur DKI Jakarta itu,  memang telah menjadi seorang presiden RI?. Figur dengan kapasitas memimpin negara sehingga terus menerus disalahkan dan ingin dijatuhkan PSI dan PDIP?. Sepertinya PSI dan PDIP harus sabar menunggu waktu. Sembari memulihkan penyakit “psikopat” politiknya kedepan.

Semoga cepat sembuh  dan sehat kembali.

Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Human Luhur Berdikari.

Berita ini 25 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Eksekutif

Temui Perantau Minang Kota Palu, Gubernur Mahyeldi Bicara Tentang Muruah Sumbar

Eksekutif

Gubernur Lepas Pendistribusian Beras SPHP dan GPM untuk Jaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Sumbar

Eksekutif

Ratusan Warga Luar Sumbar Mengikuti Acara Minangkabau Basepeda Gubernur Mahyeldi : Tujuan Daerah Mempromosikan Potensi Wisata dan UMKM Lokal Melalui Penyelenggaraan Event Tercapai

Opini

INILAH PASLON PENCETAK KEMENANGAN HATTRICK PDIP PADA PILPRES 2024

Eksekutif

Sekda Sumbar Sorot Arti Penting Perguruan Tinggi dalam Rakornas AST-PTMA 2023

Eksekutif

Gubernur Mahyeldi Upayakan Kebugaran Kepala OPD dan Jajaran Lebih Prima agar Pelayanan bagi Masyarakat Lebih Optimal

Eksekutif

Ungkap Kronologis Penguasaan Lahan Hutan Produksi oleh Masyarakat, Gubernur Mahyeldi Gelar Pertemuan dengan Wabup Pasbar

Opini

Kopi Pahit Politik Desa Nusantara
Hubungi Redaksi Disini