Home / Rilis

Sabtu, 8 Juli 2023 - 11:16 WIB

Parpol di Indonesia Seperti Mengurus sebuah Perusahaan

Ali Akbar - Penulis

Parpol di Indonesia Seperti Mengurus sebuah Perusahaan, Jum'at (07/07) melalui platform Twitter space. (Foto Dok.: Arief Tito)

Parpol di Indonesia Seperti Mengurus sebuah Perusahaan, Jum'at (07/07) melalui platform Twitter space. (Foto Dok.: Arief Tito)

PoliticNews.ID – Padang Pariaman : Telah umum diketahui, partai-partai politik di Indonesia kebanyakan seakan dikelola sebagai “CV” atau perusahaan tergantung pada Ketua Umum Partai.

Demikian disampaikan Mantan Menko Bidang Kemaritiman Dr. Rizal Ramli dalam diskusi bertajuk “Oligarki dalam Parpol dan Bahayanya bagi Demokrasi” yang diselenggarakan melalui platform Twitter space Jumat (07/07) dan dimoderatori oleh Septa Dinata.

“Jika di flashback kembali ketika jatuhnya ‘orba’, maka yang tampak para pejuang atau aktivis Reformasi 98 terlalu euforia. Hanya senang dengan kejatuhan Soeharto, tetapi tidak memikirkan peranan kelembagaan lain termasuk peranan partai-partai politik.” Papar Ramli

Menurut Rizal saat itu banyak aktivis mahasiswa menuntut agar partai politik pendukung orba dibubarkan saja, dengan melakukan demo ke kantor Golkar dan lain-lain.

“Pada titik itu kita anggap partai-partai akan menyesuaikan diri. Tetapi ternyata saran bahwa partai-partai pendukung orba dibubarkan mungkin jika dilihat pada hari ini, itu ada benarnya.” Katanya.

Hal itu menurutnya dikarenakan partai-partai itu makin lama justru semakin menunjukkan sifat yang tidak demokratis secara internal di mana pengaruh ketua umum sangat dominan. “Segala hal diatur oleh mereka, termasuk setoran-setoran yang banyak masuk ke kantong ketua umum parpol dan bukan ke organisasi.” Ujarnya

Baca Juga :  Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Lembaga Khusus Tangani Sengketa Kesehatan

Sebagaimana diketahui, parpol-parpol banyak mendapat pendanaan dari berbagai pihak dan mereka juga banyak “mengutip” dana dari APBN, APBD dan BUMN. Tetapi kebanyakan dana-dana itu masuk ke kantong-kantong ketua umum Parpol dan tidak masuk ke pendapatan resmi partai.

“Hal-hal itu tidak bisa kita tolerir lagi. Sesuai dengan konteks negara demokratis kita memang wajib dan perlu adanya partai-partai politik, tetapi pengelolaannya harus ada demokratisasi di dalam partai itu sendiri. Tidak bisa semua kewenangan berasal dari ketua umum parpol,” pungkas Rizal.

Dalam kesempatan yang sama, Afiq Naufal Sekretaris Jenderal Serikat Mahasiswa (SEMA) Universitas Paramadina menyatakan bahwa anak muda saat ini sudah gerah, karena melihat oligarki dalam partai politik berlangsung secara terang benderang.

“Padahal jumlah kaum muda adalah pemilih paling banyak dalam Pemilu 2024. Mereka sudah sangat tidak nyaman dan bahkan alergi terhadap diksi-diksi yang berbau politik.” Paparnya.

Baca Juga :  Peran KPU, Bawaslu, dan Masyarakat untuk Pemilu Jujur dan Adil

Terasa benar pendidikan politik bagi kaum muda amat kurang dan itu berbahaya bagi stabilitas demokrasi ke depan karena sebenarnya pada pengertian kaum muda, demokrasi itu adalah suara rakyat sebagai representasi dari pikiran-pikiran tersebut.

“Sorotan terbesar saat ini apakah oligarki di masa depan akan hidup semakin subur, di tengah tradisi feodalisme di masyarakat kita. Susahnya, dalam politik kita masih terjebak pada figure ketika pada 2019 misalnya banyak orang yang bersedia mati karena figure tertentu dalam Pemilu.” Lanjutnya.

Hal itu tentu amat berbahaya bagi demokrasi, Karena alam demokrasi itu sebenarnya adalah setia dan mengedepankan gagasan, ide dan strategi masa depan Indonesia.

“Sementara di masyarakat kita terlihat masih setia kepada figure/kultus dan bukan ide dan gagasan.” Pungkasnya.

Sumber : Arief Tito – Manajer Media dan Visual Universitas Paramadina Jakarta.

Berita ini 81 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Rilis

Bertolak ke Roma,Presiden Jokowi Akan Hadiri KTT G20

Rilis

Hasil Pilpres Prabowo Gibran, BMB: Bisa Meroket Lebih 70 % 

Rilis

Berikan Kuliah Program Doktor Imu Hukum, Bamsoet Tegaskan Pentingnya Mahkamah Etik

Rilis

Bamsoet: Pemuda Pancasila Ormas Pertama Bangun Kantor Pusat Organisasi di Kawasan Ibu Kota Negara Kalimatan Timur

Rilis

RL Jadi Tersangka, OKP Cipayung mendukung serta mendesak KPK turun ke Kabupaten/kota lainnya di Maluku.

Rilis

Maju Melalui Partai Gerindra, Tokoh Pemuda Ini Siap Kawal Aspirasi Masyarakat

Eksekutif

Mulyadi Muslim Tutup Pekan Maulid BKS TPQ Tingkat Koto Tangah

Rilis

Deklarasi REKAT Indonesia Sumsel, Satukan Frekuensi untuk Dukung Penuh Ridwan Kamil 2024