OKP Kota Ambon Minta MENDAGRI utamakan Anak Daerah dan tidak boleh mengisi jabatan sipil dengan Prajurit TNI/POLRI aktif.
Wacana terkait penjabat walikota yang akan diisi oleh perwira TNI Aktif justru mendapatkan penolakan dari OKP Cipayung Kota Ambon.
Gabungan OKP Cipayung kota Ambon di antaranya GMNI, HMI, PMKRI, dan IMM berpendapat bahwa jabatan walikota merupakan jabatan sipil yang harus diduduki oleh masyarakat sipil dan sebaiknya TNI maupun POLRI harus fokus pada tugas utama dari kesatuan masing-masing.
Bersama dengan itu, ketua umum HMI cabang Ambon juga menegaskan bahwa “Jabatan sipil yang diisi oleh perwira TNI dan Polri aktif ini mengingatkan kita akan Dwifungsi ABRI yang pernah diterapkan rezim despotik orde baru,”
Kemudian, Sambung Mukadar, Selain kami tidak ingin dari unsur TNI maupun Polri, kami juga berharap jabatan Penjabat walikota ambon juga harus diduduki oleh anak daerah, bukan harus orang yang berdarah maluku melainkan orang yang dari kecil sudah hidup dan mengenal kondisi sosial, budaya, adat dan agama di Maluku”
Sebelumnya, wacana penjabat walikota ambon yang akan diisi oleh TNI sering dikaitkan dengan Pilgub Maluku periode mendatang atau sering di sebut sebagai perang bintang, hal tersebut dikarenakan muncul salah seorang jenderal TNI aktif yang siap maju pada pilgub 2024 mendatang.
“Kami tidak ada urusan dengan dua jenderal itu, tugas kami adalah untuk memastikan agenda demokrasi kita di Maluku berjalan dengan baik, Jabatan sipil yang diduduki oleh TNI maupun Polri kami anggap mencederai spirit reformasi yang telah diperjuangkan oleh masyarakat dan mahasiswa 98, tugas kita mengawal agenda reformasi ini”, jelas Hamja Loilatu, Ketum IMM kota Ambon.
Hal serupa juga di sampaikan oleh Christian A. D. Rettob selaku Ketua Presidium PMKRI Cabang Ambon, “kita seakan-akan digembleng oleh negara untuk bernostalgia kembali dengan rezim Orde Baru. kita tau bersama bahwa Orde Baru mempunyai riwayat buruk bagi bangsa Indonesia, jangan lagi kita berada pada situasi – situasi kelam yang nantinya mencederai kedaulatan rakyat. lebih lanjut Rettob menyampaikan bahwa jangan sampai kita dibingkai oleh rezim Orde Baru yang secara Semu dan pada akhirnya akan menunjukan arogansi kepemimpinan di Maluku terlebih khusus Kota Ambon.
Jika benar panjabat Walikota Ambon diisi oleh TNI maupun Polri, sekalipun itu adalah keputusan MENDAGRI, kami akan tetap menggalang dukungan masyarakat untuk melakukan protes selama masa kepemimpinannya, Tutup Ketum GMNI Kota Ambon, Adi S. Tebwaiyanan.
