Home / Eksekutif

Kamis, 2 September 2021 - 23:45 WIB

Obligor BLBI Mulai Terusik Gara-gara Dipanggil Oleh Menko Polhukam

Ali Akbar - Penulis

Penguasaan fisik melalui pemasangan plang pengamanan dilaksanakan secara serentak terhadap 49 bidang tanah seluas 5.291.200 m2, berlokasi di Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor pada hari Jum'at (27/08).

Penguasaan fisik melalui pemasangan plang pengamanan dilaksanakan secara serentak terhadap 49 bidang tanah seluas 5.291.200 m2, berlokasi di Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor pada hari Jum'at (27/08).

PoliticNews.ID – Padang Pariaman : Terjadinya kegaduhan di masyarakat beberapa hari ini terkait pembicaraan Tommy Soeharto merupakan dampak sejak dibentuknya Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), tertanggal 06 April 2021.

Berdasarkan hasil tangkapan video di channel Youtube Kemenko Polhukam yang diberi judul “Press Update Menko Polhukam Terkait BLBI” pada hari Jum’at (27/08), Mahfud MD menyatakan bahwa  pemanggilan dilakukan untuk sekitar 48 obligor dan debitur terkait BLBI, dengan total kewajiban mengembalikan hutang kepada negara sebesar Rp 111 triliun.

Tommy Soeharto sendiri hingga perhitungan terakhir hutangnya Rp 2,6 triliun, kecuali jika Tommy Soeharto datang dan memgeluarkan catatannya sehingga nilainya akan berubah. Di luar Tommy, masih banyak yang hutangnya belasan triliun untuk BLBI, dan semua dipanggil dan harus membayar.

Baca Juga :  Kunjungi BKIM, Wagub Sumbar: Berkat Inovasi Masuk Surga Pendapatan BKIM Meningkat

“Ini adalah uang rakyat, dan saat ini rakyat sedang susah, sehingga tidak boleh hutang tidak dibayar. Jika hal ini tidak bisa diselesaikan secara perdata, maka akan jatuh kepada tindak pidana, yakni korupsi. Korupsi itu memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara, dan dilakukan dengan melanggar hukum. Tidak kooperatif dan mangkir dimaknai sebagai melanggar hukum.” tegas Mahfud.

Selanjutnya Menko Mahfud minta kepada para Obligor untuk kooperatif, jika tidak, maka akan diambil tindakan yang tegas. Sementara itu, Presiden memberikan batas waktu dalam penugasan ini sampai bulan Desember 2023.

Baca Juga :  FKG Unand Edukasi Kesehatan Gigi Ribuan Santri, Gubernur Mahyeldi Apresiasi Iven Senyum Sehat Ramadhan

Dalam video channel Youtube Kemenko Polhukam yang lain tanggal (27/08) berjudul “Penguasaan Fisik Aset Negara Eks BLBI”, Satgas BLBI melakukan penguasaan aset tanah dan bangunan melalui pemasangan plang pengamanan.

Penguasaan fisik melalui pemasangan plang pengamanan dilaksanakan secara serentak terhadap 49 bidang tanah seluas 5.291.200 m2, berlokasi di Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian strategi, program, dan kegiatan pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

Berita ini 20 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Eksekutif

Buka Festival WBTb Sumbar, Gubernur Mahyeldi Serukan Pentingnya Melestarikan Warisan Budaya

Eksekutif

Wakil Bupati Banyuasin Buka PD-PKPNU Angkatan 1

Eksekutif

Ketum DPN BKNDI: Harus Ada Kebijakan Taktis Selamatkan Desa Dimasa Pandemik

Eksekutif

Wagub Audy dan Gapopin Sumbar Buka Pemeriksaan Mata dan Bagikan 300 Kacamata Gratis untuk Masyarakat Mentawai

Eksekutif

Pesan Gubernur Sumbar Pengelolaan Hutan Kedepankan Prinsip Kelestarian

Eksekutif

Gubernur Sumbar Mahyeldi subuh mubarakah di masjid Ilham Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan

Eksekutif

Komunitas Gerak Cegah Stunting

Eksekutif

Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Indonesia
Hubungi Redaksi Disini