Home / Rilis

Selasa, 21 September 2021 - 09:14 WIB

Menyiasati Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Ali Akbar - Penulis

“Negara yang terjebak dalam middle income trap disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu kurangnya perlindungan sosial, rendahnya infrastruktur, kurangnya kemandirian pangan, birokrasi, kurangnya profesionalisme, dan kurangnya supremasi hukum,” demikian Dr. Iin Mayasari (20/09).

“Negara yang terjebak dalam middle income trap disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu kurangnya perlindungan sosial, rendahnya infrastruktur, kurangnya kemandirian pangan, birokrasi, kurangnya profesionalisme, dan kurangnya supremasi hukum,” demikian Dr. Iin Mayasari (20/09).

PoliticNews.ID – Padang Pariaman : Indonesia termasuk dalam klasifikasi sebagai negara yang mengalami middle income trap, demikian disampaikan Dr. Iin Mayasari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina dalam webinar “Transformasi Ekonomi Indonesia: Menyiasati Jebakan Middle Income Trap.” yang dipandu Direktur Paramadina Graduate School of Business, Dr. Adman Nursal pada hari Senin (20/09).

Middle income trap, sebuah istilah yang mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

Negara berpenghasilan menengah (MIC) tidak hanya mengalami kesulitan untuk bersaing dengan low-wage countries, tetapi juga kesulitan untuk bersaing dengan high-technology countries.

“Negara yang terjebak dalam middle income trap disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu kurangnya perlindungan sosial, rendahnya infrastruktur, kurangnya kemandirian pangan, birokrasi, kurangnya profesionalisme, dan kurangnya supremasi hukum.” kata Iin.

Pada pertengahan 2020, Indonesia berada pada upper middle income  country. Pada Juli 2021, Indonesia kembali ke lower middle income country.

“Hal ini ditunjukkan dengan adanya GNI – Gross National Income Indonesia di tahun 2020 turun menjadi USD 3.870 yang sebelumnya USD 4.050. Indikator hal tersebut adalah  perubahan indikator dari kelas menengah atas, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan populasi.” ujar Iin.

Baca Juga :  Di Hadapan Wartawan Parlemen, Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan

Prof. Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadian menyatakan bahwa dikarenakan krisis Indonesia turun lagi menjadi negara berpendapat menengah bawah karena pendapatan per kapita turun di bawah batas 4.045 dollar AS.

“World Bank  mengklasifikasikan negara berpendapatan menengah bawah atau Lower Middle Income, antara USD 1.036 hingga USD 4.045.  Sementara itu, kelompok negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle Income, antara  USD 4.046 hingga USD 12.535.” katanya.

Negara yang tidak bisa menerobos menjadi negara maju berpendapatan tinggi dan terus terjebak sangat lama dalam pendapatan di bawah 12 ribu dollar AS per kapita akan mengalami banyak masalah ekonomi dan sosial politik.

“Tingkat kemiskinan masih tinggi diikuti oleh kesenjangan yang lebar. Ini memicu masalah sosial dan stabilitas politik yang rapuh.” kata Didik.

Indonesia sebagai negara dengan klasifikasi pendapatan middle income mengalami middle income trap. “Karena itu, tidak ada jalan lain bagi Indonesia kecuali keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dengan menjalankan outward looking strategy, strategi daya saing, dan orientasi ekspor.”  kata Didik.

Menurut Didik, kebijakan ini pernah dijalankan oleh Indonesia pada tahun 1980-an dan 1990-an dan menghasilkan tingkat pertumbuhan 7 persen rata-rata per tahun.  Tetapi sayang itu tidak berlanjut sekarang karena tingkat pertumbuhan stagnan di tingkat 5 persen atau di bawahnya.

Baca Juga :  Gubernur Mahyeldi Serahkan Masterplan Pengembangan Kawasan Kota Tua Padang kepada Wako Hendri Septa

Kekuatan ekonomi, lanjut Didik diukur dengan seberapa jauh Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. “Karena itu, kemampuan ekspor harus kuat dengan produk-produk industri bernilai tambah tinggi – bukan ekspor bahan mentah seperti sekarang,  industrialisasi dan hilirisasi perlu dikuatkan.” katanya.

Menyinggung strategi promosi ekspor Didik memandang perlunya menghapus kendala melalui penyesuaian struktur untuk produksi yang efisien dan mampu bersaing di pasar internasional. “Birokrasi harus efisien dan mendukung dunia usaha untuk masuk ke pasar internasional.” katanya.

Terkait dengan strategi promosi ekspor tersebut ia mengurai sejumlah dampak yang diharapkan.

“Memperkuat posisi eksternal, memacu ekspor mencari peluang pasar, memperkuat dan memperluas ekspor komoditas tradisional, meningkatkan penerimaan produsen dan eksportir, menguatkan kepastian usaha karena pasar tidak terbatas, penyerapan tenaga kerja, proses substitusi barang manufaktur.” pungkasnya.

Rilis Media : Arief H. Tito – Humas & Publikasi Universitas Paramadina

Berita ini 103 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Rilis

KPK Kantongi Kesaksian Anies soal Modal Rumah DP Rp 0 di Kasus Korupsi Lahan

Legislator

Ketua MPR RI Bamsoet: Presiden Jokowi Akan Sampaikan Laporan Kinerja Lembaga Negara Dalam Sidang Tahunan MPR RI Tanggal 16 Agustus

Legislator

Tinjau Black Stone Otomotif Sirkuit di Sidoarjo, Bamsoet Harap Mampu Fasilitasi Aksi Liar Para Pembalap Jalanan

Eksekutif

Ketua MPR RI Bamsoet Serahkan Trophy Juara World Superbike Mandalika 2023, Bautista Juara, Toprak Urutan Kedua

Rilis

Terima Pengurus GMKI, Bamsoet Ajak Elemen Mahasiswa Masifkan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI

Eksekutif

Dunia Pendidikan Sumbar Kian Mentereng, Gubernur Mahyeldi Apresiasi 50 Siswa Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional

Parpol

BANGKITNYA KAUM BURUH DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA: “MEMBUNGKAM KELALIMAN PARA PENGUASA”

Eksekutif

Pemprov Sumbar dan KPK Intensifkan Sosialisasi Bahaya Korupsi Kepada ASN
Open chat
Hubungi Redaksi Disini
Salam Bahagia Pembaca PoliticNews.ID
Ini Adalah No WhatsApp Redaksi
Ada Yang Bisa Kami Bantu?