JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Dewan Pakar KAHMI Bambang Soesatyo mengapresiasi kipah Ketua KAHMI Eropa Raya dan mantan Ketua PPI Dunia 2020-2021 Choirul Anam yang sedang melakukan penelitian disertasi di Charles University, Ceko, tentang manfaat dana desa terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melakukan penelitian di sekitar 15 ribu desa selama kurun waktu 3 tahun, hasil penelitiannya ini akan sangat bermanfaat, baik untuk melihat manfaat dana desa maupun untuk mengevaluasi pelaksanaannya agar kedepannya menjadi semakin baik. Hasil penelitiannya menunjukkan hubungan yang bagus antara dana desa dan penurunan kemiskinan.
Di Ceko juga menerapkan sistem desentralisasi. Mereka memiliki sekitar 6 ribu desa dengan jumlah penduduk setiap desa rata-rata sekitar 100 orang. Di sana desentralisasi diberikan menyesuaikan kebutuhan setiap desa, sehingga jumlah besaran alokasinya tidak disamaratakan. Hal ini berbeda dengan Indonesia, yang hampir menyamaratakan jumlah besaran alokasi dana desa, yang rata-rata mencapai Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar di setiap desa.
“Walaupun masih dalam tahap penelitian, disertasi Choirul Anam sudah menemukan hal yang menarik. Salah satunya terkait pandangan bahwa sumber pemasukan maupun pengelolaan dana desa kedepannya jangan terlalu bergantung kepada pusat. Melainkan swakelola desa harus diperkuat, sehingga desa menjadi semakin mandiri dalam mengelola keuangan desanya dan mendorong kemandirian ekonomi desa. Begitupun dengan besaran alokasi dana desa yang didorong agar menyesuaikan kebutuhan setiap desa, sehingga tidak disamaratakan jumlahnya di seluruh desa,” ujar Bamsoet usai menerima Ketua KAHMI Eropa Raya, Choirul Anam bersama supervisor penelitian Prof. Michal Placek, di Jakarta, Kamis (25/8/22).
Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia merupakan ‘the biggest library for social science’. Berbagai kebijakan publik yang ada di Indonesia, selalu mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Terkait dana desa, misalnya, sebanyak 12 negara di Asia Pasific sudah mengungkapkan ketertarikannya untuk meniru Indonesia menaikkan anggaran dana desa. Mereka menganggap program ini cukup berhasil mendorong ekonomi pedesaan.
“Tidak heran jika nantinya hasil penelitian disertasi Choirul Anam tentang dana desa di Indonesia bisa jadi akan mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Sebagai catatan, Indonesia memiliki 83.381 desa/kelurahan yang tersebar di 514 kabupaten/kota (416 kabupaten dan 98 kota) di 34 provinsi. Dalam Pagu Dana Desa tahun 2022, Dana Desa ditetapkan sekitar Rp 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, dalam R-APBN 2023, Presiden Joko Widodo berencana menaikan anggaran dana desa menjadi Rp 71 triliun. Semakin menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dan desa.
“Secara keseluruhan, sejak pertama kali disalurkan pada tahun 2015 hingga di tahun 2022 ini, jumlah dana desa yang tersalurkan sudah mencapai sekitar Rp 400,1 triliun. Antara lain digunakan untuk membangun 227.000 Km jalan desa, 4.500 embung, 71.000 unit irigasi, 1,3 juta meter jembatan, 10.300 pasar desa, 57.200 Bumdes, 6.100 tambat perahu dan 62.500 penahan tanah. Walaupun sudah berjalan dengan baik, namun tidak ada salahnya pemerintah senantiasa melakukan evaluasi terhadap tata kelola dana desa sehingga kedepannya bisa semakin baik,” pungkas Bamsoet. (*)
Jurnalis Independent Politic News
