Home / Eksekutif / Tokoh

Rabu, 2 Agustus 2023 - 00:54 WIB

Laporkan Rocky Gerung Ke Polisi Menciderai Prinsip HAM Dan Demokrasi

Rochendry - Penulis

Politic News.id – Bandar Lampung. Pelaporan terhadap Rocky Gerung Kepolisian dinilai Ketua DPD IKADIN Lampung, Penta Peturun menciderai prinsip HAM dan Demokrasi.

“Konstitusi kita menjamin kebebasan berpendapat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD dan diperjelas kembali pada Pasal 23 Ayat 2 serta pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebebasan berpendapat itu hak setiap warga negara, kalau ada warga negara yang mengeluarkan pikirannya untuk kritik kebijakan Penguasa justru seharusnya dilindungi bukan malah dilaporkan.” Ujar Penta .

Penta menambahkan, dalam video yang dijadikan dasar pelaporan Relawan Jokowi justru berisi kritik yang ditujukan Rocky pada kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi dan bukan ditujukan pada pribadi Jokowi. Menurut Penta, kalau Presiden merasa terhina semestinya dirinya melaporkan sendiri, karena pasal penghinaan tehadap pejabat publik merupakan delik aduan sebagaimana putusan MK Nomor 31/PUU-XIII/2015.

Baca Juga :  Gubernur Mahyeldi Lelepas 1.700 Peserta Iven Olahraga Minang Geopark Run 2023

“Saya melihat kritik yang disampaikan Rocky merupakan kritik yang ditujukan untuk kepentingan Publik bukan privat, karena ditujukan pada kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi. Dan bukan ditujukan untuk menghina pribadi atau personal Jokowi. Kalaupun Presiden Jokowi merasa dirinya dihina mesti dia sendiri yang membuat laporan bukan relawan-relawan itu, karena pasal Penghinaan terhadap pejabat merupakan delik aduan sebagaimana putusan MK Nomor 31/PUU-XIII/2015”. Ujar Penta yang merupakan mantan Direktur LBH Bandar Lampung.

Baca Juga :  Gubernur Mahyeldi dan Keluarga Tunaikan Hak Pilih pada Pemilu 2024 di TPS 12 Jati Baru Padang

Selain itu Penta menilai, bila kritik yang disampaikan oleh warga negara berujung pada pelaporan ke kepolisian, menunjukkan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Kritik semestinya diselesaikan dengan jalan dialog bukan pelaporan ke kepolisian.

“Ini kan menunjukkan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, kritik kok berujung pelaporan ke kepolisian, padahal kebebasan berpendapat dijamin konstitusi. Seharusnya dalam iklim demokrasi, kritik itu diselesaikan di meja diskusi bukan di meja hijau”.tutup Penta.

Follow WhatsApp Channel politicnews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 86 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Eksekutif

Status Gunung Marapi Naik Menjadi Siaga, Gubernur Sumbar Himbau Masyarakatnya Agar Meningkatkan Kewaspadaan

Eksekutif

Tito Terbitkan Dua Inmendagri Soal PPKM, Aturan Dilonggarkan

Eksekutif

Bakar Semangat Mahasiswa Baru UBH, Gubernur Mahyeldi : Jadilah Bung Hatta Baru

Eksekutif

Sumbar Helat Rakor Geopark Nasional, Gubernur Mahyeldi Berkomitmen Mewujudkan Geopark Silokek yang Mendunia

Eksekutif

Laporkan Sejumlah Hal, Gubernur Mahyeldi Surati Presiden RI, Joko Widodo

Eksekutif

Hadiri RAT 2023 PKPRI Sumbar, Gubernur Mahyeldi Ingatkan Peran Penting Pengawas untuk Kemajuan Koperasi

Rilis

Harapan Besar Dibalik Tercetusnya Koalisi Rakyat Poros Tengah, Bincang Soreh, Bersama Sang Inisiator

Eksekutif

Gubernur Mahyeldi Instruksikan Sejumlah OPD Dukung Program Perhutanan Sosial di Sumbar