Home / Rilis

Senin, 19 September 2022 - 18:35 WIB

Lama Tak Ada Kepastian, Pedagang Plaza Bangil Sambat

Adi noto - Penulis

 

Politicnews_Pasuruan: Pedagang Plaza Bangil lama sambat. Penyebabnya, sejak 2012 mereka tak mendapat kepastian perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Keresahan pedagang itu diwakili oleh Ketua Paguyuban Pertokoan Bangil Plaza, Hary Utomo di Bangil Bangkit Cafe, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Minggu sore (18/9/2022).

Menurut Hary, para pedagang kini menunggu perpanjangan SHGB sesuai surat perjanjian antara Pemkab dengan pihak pengembang pada 1991 silam.

“Kami sebagai wakil pedagang yang ada di sini, memohon kebijakan Pemkab untuk bisa melakukan perpanjangan sesuai perjanjian pada tahun 1991,” terangnya.

Hary melanjutkan, dalam surat perjanjian itu, khusunya dalam pasal 4, disebutkan pihak pedagang dapat memperpanjang masa berlaku bila jangka waktu kontrak sudah habis.

“Nah ini acuan kami. Pada surat ini di pasal 4 poin kedua, dinyatakan apabila masa berlaku sudah berakhir, maka bisa diperpanjang dengan ketentuan yang berlaku,” bebernya.

Baca Juga :  Presiden Joko Widodo Bertolak ke Jawa Barat untuk Kunjungan Kerja

Karena dapat diperpanjang ini lah, sambung Hary, para pedagang membulatkan tekat membeli stan. Padahal saat itu, harganya cukup tinggi.

“Inilah salah satu alasan kami membeli dengan harga yang waktu itu cukup tinggi. Karena punya SHGB. Bukan surat sewa ya. Jadi SHGB yang dasarnya dari akte jual beli dihadapan notaris. Ini Legal,” tegasnya.

Namun, pria berambut putih ini tak memungkiri adanya pasal kontradiktif dengan pasal 4. Yakni pada pasal 6. Dalam pasal ini disebutkan setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan, tanah kembali dalam penguasaan pihak kesatu (Pemkab).

“Sebetulnya kalau begini bunyinya, ya ini kesalahan Pemkab saat pembuatan surat perjanjian. Karena kami cuma pembeli. Cuma orang kecil. Kami tahunya ini bisa diperpanjang kembali,” urainya.

Baca Juga :  Harneli , Mulyadi Muslim dan Sejumlah Tokoh PKS Mengawali Masa Kampanye Dengan Menanam 15000 Pohon

Untuk memperjuangkan nasib para pedagang, ia mengaku sudah berkonsultasi dengan berbagai pihak. Mulai Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga Anggota Dewan.

“Menurut BPN, sebelum munculnya SHGB itu harus ada perjanjian dulu. Jadi kalau ada perselisihan usai SHGB keluar, maka patokannya adalah surat perjanjian itu,” jelasnya.

Yang terbaru, ia sempat berdiskusi ringan dengan Bupati Pasuruan dan Sekda Kabupaten Pasuruan. Dalam diskusi itu, ia dijanjikan akan dikaji lagi permasalahan di Plaza Bangil Lama.

“Kata beliau mau dikaji ulang. Tapi kalau misalnya mentok tak digubris, jalan terakhirnya, kami akan menggugat,” pungkasnya.

Berita ini 6 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Eksekutif

Gubernur Sumbar Minta Distribusi Dokter Gigi Lebih Merata Hingga Kabupaten dan Kota

Legislator

Rayakan Imlek Bersama Gerak BS, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Persatuan dalam Keberagaman

Legislator

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI Bamsoet: SOKSI Siap Wujudkan Pemilu Damai dan Bahagia

Eksekutif

Pimpin Apel Hari Santri, Gubernur Mahyeldi Ingin Santri Turut Berperan Wujudkan Indonesia Emas

Komunitas

Usai Kalahkan Kepri, Pemain Sepakbola Sumbar Kecipratan Bonus

Legislator

Launching Buku Bamsoet ’60 Tahun Meniti Buih di Antara Karang’, Testimoni Presiden Jokowi Apresiasi Peran Bamsoet Warnai Perpolitikan Nasional

Rilis

Mantap, Pemuda Pancasila Banyuasin Gelar RPP

Legislator

Ketua Umum IMI Bamsoet Buka Rakornis IMI, Bahas Agenda Kalender Event IMI Tahun 2024
Hubungi Redaksi Disini