POLITICNEWS.ID, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyoroti anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebanyak Rp131,9 triliun dalam RAPBN 2023.
Meski mendapat porsi terbesar, namun Hasanuddin menilai anggaran pertahanan ini dalam 3 tahun terakhir tidak pernah naik.
“Berdasarkan perhitungan tiap tahun dari Rp. 131,9 triliun, anggaran yang dipakai untuk pengadaan alutsista hanya sekitar Rp. 11-19 triliun saja, sisanya dipakai untuk gaji, dana operasional, pemeliharaan, dan lain lain,” kata politisi senior PDI Perjuangan ini, Rabu, 24 Agustus 2022.
Ia mendesak agar rencana besar Kemenhan dalam 14 kontrak pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia seperti pesawat tempur, kapal selam, fregat, dan lainnya sebesar 55 Milyar US Dollar (Rp. 770 Triliun) harus dipertimbangkan ulang.
Apalagi, imbuh dia, saat ini negara membutuhkan anggaran sekitar Rp. 500 triliun lebih hanya untuk subsidi BBM saja. Belum untuk subsidi pangan, kesehatan, dan lain lain.
“Bila ada rencana pengadaan anggaran secara ijon atau menarik 15 tahun kedepan dan dibelanjakan sebelum tahun 2024, ini juga sangat beresiko. Mengingat situasi ekonomi yang sulit diprediksi, dan sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah yang akan datang,” kata Hasanuddin.
Ia menyarankan agar program Minimum Essential Force tahap terakhir (tahap ke 3) sampai dengan tahun 2024 segera diselesaikan. Hal ini, tegas dia, lebih realistis dan hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp.57 Triliun.
“Program pembangunan kekuatan TNI dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan memperhatikan kemampuan anggaran negara,” pungkasnya.
Pemerintah telah menetapkan alokasi belanja kementerian dan lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebanyak Rp 993,2 triliun.
Dari Kementerian dan Lembaga tersebut, alokasi anggaran yang paling besar diberikan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yakni mencapai Rp 131,9 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan anggaran yang diberikan kepada Kemenhan guna pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista), sebagai upaya menanggapi situasi di tengah geopolitik yang saat ini tengah memanas.
