Home / Eksekutif

Sabtu, 9 April 2022 - 23:24 WIB

Ketua PPDI Nias Selatan Surati Kemendagri, Begini Balasan Kemendagri

Ch2 - Penulis

Politicnews – Nias Selatan : Kementerian Dalam Negeri telah menyurati Bupati Nias Selatan terkait besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemenuhan kecukupan Siltap dengan tetap memperhatikan belanja untuk penyediaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan operasional BPD.

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 hingga sampai saat ini masih ada beberapa daerah yang tidak menjalankannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 80 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Nias Selatan, berseberangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Baca Juga :  Pemprov Sumbar Gelar Acara Pelepasan untuk Lima Mantan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Purna Tugas

Dalam PP 11 2019 ditegaskan bahwa Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.

Ketentuannya :

Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai negeri Sipil golongan ruang II/a.

Baca Juga :  Aliansi Front Kebangsaan Meminta PDI Perjuangan Segera Tetapkan Cawapres Ganjar Pranowo

Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Sedangkan besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Peraturan Bupati Nias Selatan Nomot 80 Tahun 2022 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Kepala Desa minimal sebesar Rp. 2.000.000,-

Sekretaris Desa minimal sebesar Rp. 1.100.000,-

Kaur Keuangan minimal sebesar Rp. 1.000.000,-

Kepala Seksi dan Kepala Urusan minimal sebesar Rp. 700.000,-

Kepala Dusun minimal masing-masing sebesar Rp. 500.000,-

Berita ini 463 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Eksekutif

Nikmati Makan Bajamba di Istana Gubernuran, Mendagri Tito Sebut Sumbar Terbukti Paling Siap dalam Menghelat HUT Satpol PP dan Satlinmas Nasional

Eksekutif

Wagub Sumbar Audy Joinaldy Bakar Semangat Generasi Milenial agar Menjadi Penyedia Lapangan Kerja

Eksekutif

Menteri Basuki dan Dubes Fadjroel Hadiri International High-Level Conference on the International Decade for Action “Water for Sustainable Development”, 2018-2028

Eksekutif

Solusi untuk Berbagai Persoalan Umat, Gubernur Mahyeldi Imbau Pembayaran Zakat dan Infak Disegerakan

Eksekutif

Anggaran Tanggap Darurat Bencana, Ini Kata Kepala Bappeda Sumbar

Eksekutif

Buka Seminar Perhorti, Gubernur Mahyeldi Pastikan Riset dan Inovasi Hortikultura Penting demi Kesejahteraan Petani Sumbar

Eksekutif

Tak Mampu Jaga Lidah, Kades Sebelei Terpaksa Berurusan dengan Polisi

Eksekutif

Resmikan Surau Gadang Aru, Gubernur Mahyeldi Tegaskan Pentingnya Semangat Kembali ke Surau