Home / Legislator / Rilis

Sabtu, 11 Maret 2023 - 15:01 WIB

Ketua MPR RI Bamsoet Dorong KPU Wajibkan Anggota Legislatif Periode 2024-2029 Dapat Pembekalan Ideologi Pancasila dan Filsafatnya

KM - Penulis

JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan para anggota legislatif baik di tingkat DPRD kota/kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI yang terpilih pada Pemilu 2024, mendapatkan pembekalan pemahaman ideologi Pancasila dan filsafatnya. Pembekalan mengenai ideologi Pancasila dan filsafatnya diberikan sebelum anggota legislatif yang baru mulai menjalankan tugasnya di parlemen.

“KPU bisa bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Institut Filsafat Pancasila untuk ‘membina’ anggota DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi serta DPR RI periode 2024-2029 mengenai ideologi Pancasila dan filsafatnya. Pembekalan perlu dilakukan karena anggota dewan baru memiliki beragam latar belakang, sehingga diperlukan kesepahaman serta penguatan tentang ideologi Pancasila,” ujar Bamsoet usai menerima Direktur Institut Filsafat Pancasila Yoseph Umarhadi, di Jakarta, Sabtu (11/3/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengingatkan, para anggota legislatif maupun eksekutif harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam mengatur penyelenggaraan negara. Sehingga setiap peraturan serta kebijakan yang dibuat mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Baca Juga :  Hadir Sebagai Penyeimbang, Koalisi Rakyat Poros Tengah Fokus Memberikan Pendidikan Politik

Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu sempat merilis sebanyak 40 persen pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 inkonsisten dan tidak mengacu pada Pancasila. Inkonsistensi dan ketidaksesuaian tersebut terjadi pada pasal-pasal hasil amandemen konstitusi keempat, atau amandemen terakhir pada 2002. Amandemen UUD NRI 1945 yang mengatur tentang negara hukum, tujuan negara, dan demokrasi, tidak menunjukkan adanya hubungan yang koheren dengan nilai-nilai cita hukum yang terkandung dalam esensi staatsfundamentalnorm yaitu nilai-nilai Pancasila.

“Sangat berbahaya jika para anggota legislatif dan eksekutif tidak lagi menghayati dan mengamalkan Pancasila. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan komposisi penduduk yang sangat beragam, bisa terpecah belah. Seperti halnya yang terjadi di Timur Tengah, Uni Soviet ataupun belahan dunia lainnya,” kata Bamsoet.

Baca Juga :  Yan Coga Siap Selalu Bersama Rakyat, 1 Tahun 3 Kali Bagikan Sembako

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini mengibaratkan sebuah rumah, Pancasila adalah pondasi yang kuat sehingga mampu menopang Indonesia agar kokoh. Karena Pancasila, semua kebhinekaan yang ada tidak membuat bangsa Indonesia terpecah. Tetapi, diikat menjadi suatu kekuatan besar.

“Tantangan ke depan yang dihadapi bangsa Indonesia akan sangat berat. Kita harus mewaspadai segala upaya yang merusak ideologi Pancasila untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Karenanya, MPR RI akan terus memasifkan vaksinasi ideologi melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI,” pungkas Bamsoet. (*)

Berita ini 70 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Rilis

Pandemi Covid-19 Terkendali, Satgas Covid-19: Hebat Sekali Bangsa Indonesia

Rilis

OKP Cipayung menuntut KEJARI tidak melindungi Oknum korupsi DPRD Kota Ambon

Rilis

Nakes Gerald Sokoy yang Disandera KKB Teroris Dibebaskan

Rilis

Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan Sembilan Duta Besar Negara Sahabat

Eksekutif

Wagub Sumbar Serukan Pentingnya _Rebranding_ dan Peningkatan Kapasitas Gerakan Pramuka

Eksekutif

Ungkap Kronologis Penguasaan Lahan Hutan Produksi oleh Masyarakat, Gubernur Mahyeldi Gelar Pertemuan dengan Wabup Pasbar

Komunitas

GMNI Ngada Gandeng MUI Galang Dana bagi Korban Bencana di Cianjur

Rilis

BNPB Siapkan Relawan untuk Penguatan Disiplin Protokol Kesehatan Jelang PON XX Papua