Home / Legislator / Politic / Rilis

Jumat, 19 Januari 2024 - 07:31 WIB

Kekhawatiran Yusril Akan Kedaruratan Negara Sejalan Dengan Pikiran Ketua MPR RI Bamsoet

KM - Penulis

KEBUMEN – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan, bahwa dirinya sejalan dengan pikiran Prof Yusril Ihza Mahendra, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi eksistensi TAP MPR, tidak menjawab pokok perkara yang diajukan. Yaitu kepastian hukum tatanegara manakala negara dalam situasi darurat yang tidak bisa diselesaikan secara biasa.

“Bagaimana seandainya dalam keadaan tertentu muncul keadaan kedaruratan yang luar biasa, yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara, sementara UUD belum merumuskan dengan jelas untuk mengatasi keadaan itu. Misalnya menjelang Pemilihan Umum terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita bersama, seperti bencana alam yang dahsyat, dispute politik atau pandemi yang tidak segera dapat di-atasi, sehingga pemilu tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Landasan apa yang akan dipakai untuk mengisi jabatan-jabatan yang dihasilkan pemilu yang akan habis dan kadaluwarsa I 1 Oktober untuk legislatif dan 20 Oktober untuk Presiden/wakil presiden?”, tanya Bamsoet di Kebumen Jawa Tengah, Kamis (18/1/24).

Baca Juga :  Rapat Konsultasi Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan DPD RI Wacanakan Laporan Kinerja Disampaikan Langsung Pimpinan Lembaga Negara Dalam Sidang Tahunan MPR

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi I|I DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Masalah-masalah seperti ini belum ada jalan keluar konstitusional-nya. Idealnya, UUD 1945 harus dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional, menyediakan sebuah “pintu darurat”, untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau “constitutional deadlock”.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) ini menjelaskan, mengingat putusan MK itu adalah final dan mengikat maka perlu dipikirkan jalan keluar agar kita segera memiliki protokol kedaruratan untuk mengantisipasi jika terjadi force majeure terhadap bangsa negara. Guna mencegah terjadinya negara dalam keadaan chaos karena kevakuman kekuasaan.

“Sebagai Ketua MPR tugas saya adalah mengingatkan kepada bangsa negara. Kendati dalam keadaan tertentu dapat diatasi oleh presiden dan wakil presiden dengan menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, bagaimana tentang perpanjangan atau pengisian jabatan-jabatan presiden, wakil presiden dan anggota legislatif yang otomatis harus berakhir tepat waktu 5 tahun sebagaimana diatur dalam UUD 1945?” ujar Bamsoet.

Baca Juga :  Kawal Demokrasi, Koalisi Pati Maju : Gebrakan Perubahan Pati Bumi Mina Tani

Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bangsa negara, tambah Bamsoet, adalah dengan melakukan revisi UU No.12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya penghapusan penjelasan pasal 7 ayat (1) b yang membatasi norma atas keberlakuan TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah UUD 1945, di atas undang-undang.

“Memang agak aneh dan tidak begitu lazim, penjelasan membatasi norma dalam suatu perundang-undangan,” pungkas Bamsoet.

Follow WhatsApp Channel politicnews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 15 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Opini

Rekam Jejak Mulyadi Muslim , Nyaris Jadi Wakil Walikota.

Eksekutif

HARI AKHIR KAMPANYE, RELAWAN SAPUJAGAD ADAKAN ISTIGHOSAH BERSAMA WARGA NU SUKABUMI

Rilis

Nadiem Tegaskan Akan Basmi Tiga Hal Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Politic

Masa Depan Demokrasi Jika Dinasti Jokowi Menang

Eksekutif

Perayaan ASEAN Day di Kazakhstan, Dubes Fadjroel: Mari Wujudkan Komunitas ASEAN yang lebih kuat dan lebih baik

Legislator

Hadiri Upacara Prasetya Perwira TNI- Polri, Ketua MPR RI Bamsoet Ingatkan Ancaman Militer dan Non-Militer

Komunitas

Peringati HUT INKAI KE-53, Ratusan Karateka Maluku Utara Ikuti Latihan Gabungan

Komunitas

Pelantikan Pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Maluku,Bamsoet Ingatkan Pentingnya Menjaga dan Merawat Ikatan Kebangsaan