Home / Eksekutif / Rilis

Sabtu, 27 Agustus 2022 - 09:39 WIB

Indra Charismiadji Minta DPR Tunda RUU Sisdiknas Masuk Prolegnas Prioritas 2022

KM - Penulis

JAKARTA– Para aktivis pendidikan meminta para wakil rakyat di DPR RI menunda masuknya RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun (Prolegnas) Prioritas 2022. Proses penyusunan RUU Sisdiknas dinilai tidak transparan, terburu-buru dan dikerjakan di ruang gelap serta tidak melibatkan para ahli dari berbagai bidang. Padahal RUU Sisdiknas ini didesain menggabungkan tiga UU sekaligus yaitu UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Guru dan Dosen serta 23 UU yang harus terintegrasi.

Aktivis Pendidikan dari Vox Populi Institute Indra Charismiadji meminta DPR RI tegas dan berpihak kepada rakyat.

“Jangan main-main dengan pendidikan dan jangan membahasnya di ruang gelap tanpa melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Sekali salah melangkah, dampaknya bisa puluhan tahun kemudian. DPR harus berani tegas menunda masuknya RUU Sisdiknas ke dalam Prolegnas Prioritas 2022. Kami tidak ingin UU Sisdiknas harus berakhir di gugatan Mahkamah Konstitusi,” tegasnya di Jakarta hari ini Sabtu (27/8).

Baca Juga :  APPAUDI Sumbar Dilantik, Gubernur Mahyeldi dan Bunda PAUD Harneli Ingatkan Pentingnya Pendidikan Berkualitas dan Bermakna

Selama ini, kata Indra, proses pembahasan RUU Sisdiknas sama sekali tidak transparan. Para pemangku kepentingan hanya diminta datang untuk absensi dan mendengarkan paparan. Praktik penyusunan RUU Sisdiknas seperti hantu yang bekerja sendirian di ruang sunyi.

“Prosesnya sangat tidak transparan dan tidak melibatkan publik secara lebih bermakna dan mewakili seluruh Indonesia. Prosesnya tidak bisa hanya dibahas di Jakarta,” ujarnya.

Harusnya RUU Sisdiknas ini diawali dengan penyusunan peta jalan (Road Map) atau Grand Design Pendidikan Nasional. Road Map yang disusun dan dibuat oleh Panitia Kerja Nasional yang mewakili berbagai elemen dari seluruh Nusantara sebelum membahas RUU Sisdiknas. Hal ini telah dibahas berulang kali dalam rapat-rapat Komisi X DPR RI. Pandangan yang senada juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menerima delegasi Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) di Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Presiden tidak ingin lagi setiap ganti menteri ganti kurikulum.

“Grand design ini tidak ada, lalu RUU Sisdiknas ini mengacu ke mana, mau membahas apa, bagaimana arah dan tujuannya. Sebelum membuat aturan, kita harus tahu dulu apa yang akan kita buat. Sayangnya semua berada di ruang gelap. Tidak jelas, tidak konkret, sehingga menimbulkan berbagai kebingungan dan tanda tanya. Apa yang ingin disembunyikan oleh Kemendikbud Ristek,” tegasnya.

Baca Juga :  Relawan GPGP Sosialisasi Pencegahan Stunting Bersama Masyarakat Kecamatan Teluknaga.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan NU Circle Ahmad Rizali meminta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan ikut bergerak menolak masuknya RUU Sisdiknas masuk prolegnas dan disahkan diam-diam.

“Masyarakat tidak boleh tinggal diam. Para mahasiswa tidak boleh berpangku tangan. Saatnya mahasiswa menyuarakan pentingnya peta jalan sistem pendidikan nasional agar kita semua memiliki landasan dan acuan bagaimana pendidikan nasional di masa depan dibuat. RUU Sisdiknas ini harus disusun dan dibuat secara visioner. Bukan dibuat oleh mereka yang bernafsu membuat kebijakan tunggal dan komersial,” tegasnya. (***)

 

Keterangan foto: Kompas.com

Berita ini 89 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Rilis

Peringati Hari Keluarga Nasional : Ummi Jeni Nuryanti gelar Lomba Foto dan Cerita Keluarga Bersama PKS

Legislator

Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Peningkatan Status Siaga Tempur di Nduga Papua

Eksekutif

Apresiasi Lembaga Penyiaran, KPID Sumbar Gelar  Anugrah Penyiaran

Eksekutif

Hadiri Sosialisasi Pemilu 2024, Sekda Hansastri Imbau Masyarakat Sumbar Manfaatkan Hak Pilih

Komunitas

Relawan Ganjar-Mahfud Makin Militan, Launching Mobile Videotron untuk Pemenangan

Rilis

Hadiri Konser ‘Wanita Hebat’, Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Kiprah Tokoh Wanita Indonesia

Eksekutif

1000 Anak Panti Asuhan dan 300 Pengurus LKSA PSAA dari seluruh Indonesia Akan Ikuti Jambore dan Rakernas ke-1 LKSA PSAA Tahun 2023 di Sumbar

Eksekutif

Bimtek PPIH dan PHD Embarkasi Padang, Gubernur Mahyeldi Berharap Petugas Haji Bimbing Jemaah Menuju Haji yang Mabrur
Hubungi Redaksi Disini