PADANG, – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh pemangku kepentingan bertekad untuk membantu seluruh nagari/desa di Sumbar agar meraih status mandiri. Berdasarkan data mutakhir Indeks Desa Membangun (IDM) Sumbar 2024, masih terdapat 10 nagari/desa berstatus tertinggal dari total 1.035 nagari/desa yang ada di Sumbar.
Imbauan itu disampaikan Gubernur saat membuka sekaligus menjadi pembicara kunci pada Rapat Koordinasi (Rakor) Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, Rabu (04/09/2024) di Aula Kantor Gubernur Sumbar. Berdasarkan data IDM 2024, sejauh ini dari 1.035, tercatat 368 nagari/desa sudah berstatus mandiri.
“Tentu kita berkumpul hari ini dengan tekad untuk menerangi seluruh nagari/desa yang ada di Sumbar. Sebagaimana pesan Bapak Mohammad Hatta, bahwa satu obor di Monas Jakarta tidak akan bisa menerangi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menyalakan lampu di seluruh nagari/desa,” ucap Mahyeldi dalam sambutannya.
Dalam paparannya, Mahyeldi merincikan bahwa dalam satu tahun terakhir, jumlah nagari/desa berstatus mandiri di Sumbar meningkat signifikan. Dalam IDM Sumbar 2024, nagari/desa mandiri berjumlah 368, sementara dalam IDM 2023 tercatat hanya 226. Sementara itu nagari/desa berstatus maju saat ini berjumlah 445, status berkembang sebanyak 212, dan berstatus tertinggal sebanyak 10 nagari/desa.
“Dalam IDM 2023, nagari/desa tertinggal kita berjumlah 25. Berkat intervensi program yang dilakukan, jumlahnya sekarang tinggal 10, dan kita akan berupaya terus mewujudkan 0 nagari/desa tertinggal di Sumbar pada tahun ini,” ujar Mahyeldi lagi.
Namun untuk mewujudkan itu semua, Mahyeldi berharap dukungan dan peran serta seluruh pihak dan pemangku kepentingan. Sebab, dalam upaya pengentasan nagari berstatus tertinggal, daerah kerap dihadapkan pada tantangan keterbatasan fiskal, karena beban pengeluaran yang lebih tinggi ketimbang pendapatan.
“Dari seluruh Pemda di Sumbar, hanya Pemprov Sumbar yang belanja aparaturnya lebih kecil ketimbang pendapatan. Oleh karena itu, kita terus mencari cara untuk mengintervensi nagari/desa di Sumbar untuk segera naik status, dari tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju, dan maju menjadi mandiri,” ujarnya lagi.
Mahyeldi meyakini, seluruh nagari/desa di Sumbar memiliki kapasitas dan potensi untuk menjadi maju dan mandiri. Hanya saj, perlu dilakukan pemetaan potensi serta pemanfaatan potensi-potensi itu secara terstruktur. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar saat ini tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) khusus untuk mengintervensi lebih jauh pembangunan di nagari/desa.
Sementara itu dalam laporannya, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar, melalui Kepala Bidang Kerja Sama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan DPMD Sumbar, Vera Irawati menyebutkan, bahwa rakor IDM Sumbar kali ini diikuti oleh 194 peserta, yang terdiri dari OPD terkait dari kabupaten/kota, OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, akademisi, pendamping desa, hingga lembaga mitra pemerintahan..
“Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain untuk menindaklanjuti hasil pengukuran IDM, meningkatkan sinergitas antar OPD dan antar Pemda, serta menyusun strategi yang lebih baik dalam peningkatan status nagari/desa di Sumbar,” ujar Vera. (adpsb/h)
