POLITICNEWS.ID, Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Menteri Keuangan dan pemerintah memikirkan matang-matang rencana kenaikan BBM subsidi. Bukan saja ongkos ekonomi, tapi juga ongkos sosialnya sangat besar. Kemiskinan pasti meningkat lagi.
“Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 340.000 orang dari September 2021 dan 1,38 juta dari Maret 2021. Ini dengan garis kemiskinan sebesar Rp 505.469/kapita per bulan. Dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 374.455/kapita per bulan atau 74,08%, dan Garis Kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 131.014/kapita per bulan,” kata Kamrussamad, Kamis, 1 September 2022.
Menurutnya, jika BBM dinaikkan 30% saja, angka kemiskinan yang tadinya turun, akan naik tajam kembali. Sebab, jika harga BBM Pertalite dan Solar naik, maka harga pangan juga akan menyusul, bahkan cukup tinggi. Jika itu terjadi, maka jumlah penduduk miskin dipastikan bertambah.”
“Dan ini pernah terjadi di 2013 dan 2014. BBM naik 30%, inflasi harga pangan melonjak 16%, dan angka kemiskinan bertambah 400.000-860.000 penduduk. Sehingga, hati-hati. Angka kemiskinan yang tadinya menurun 340 ribu, gara-gara harga BBM naik, orang miskinnya bertambah 800 ribu penduduk,” terangnya.
Politikus Gerindra ini mengungkapkan, pemerintah selalu bilang subsidi Rp 502 triliun habis. Ini yang perlu diluruskan.
Yang perlu dicatat, sambung dia, dari angka 502 triliun itu yang dialokasikan sebagai subsidi energi sebesar Rp 208 triliun, dan baru terserap subsidinya sebesar Rp75,59 triliun.
“Jadi, kalau belum habis terserap subsidinya, kenapa harga BBM harus dinaikkan dalam waktu dekat?,” tanya dia.
Kamrusssmad menegaskan, menaikkan harga BBM dalam waktu dekat, tidak akan menyelesaikan masalah anggaran. Sebab, kalau BBM dinaikkan, pemerintah juga harus menanggung dana belanja sosial sebagai kompensasi kepada orang miskin.
“Jadi, ini selesai di kantong kanan, bocor di kantong kiri,” pungkasnya.
