JAKARTA – Anggota DPR RI dan Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo menuturkan visi dan tekad Presiden Prabowo Subianto mewujudkan proses tranformasi ekonomi nasional harus dipahami sebagai jawaban terhadap perubahan zaman. Proses tranformasi ekonomi yang lebih bersungguh-sungguh dan terencana harus dimulai dari sekarang. Sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, transformasi ekonomi yang dimulai sejak sekarang akan menjadi warisan dari generasi saat ini yang akan diteruskan oleh generasi milenial, Gen-Z, dan generasi Alpha.
“Keinginan merealisasikan transformasi ekonomi nasional dimulai ketika dunia sudah menapaki era industri 4.0 dan semakin meluasnya pemanfaatan AI. Berbasis kekayaan negara-bangsa, disepakati bahwa perekonomian Indonesia akan bertransformasi dengan hilirisasi ragam sumber daya alam. Presiden Prabowo telah bertekad memperluas kebijakan hilirisasi hingga mencakup 12 komoditas. Semua elemen bangsa diharapkan mendukung agenda transformasi ekonomi nasional ini,” ujar Bamsoet usai mengikuti Sidang Paripurna MPR Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 di Gedung Parlemen, Minggu (20/10/24).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & HAM ini memaparkan, transformasi dengan agenda hilirisasi sumber daya alam menuntut perubahan pola pikir pada aspek tata kelola sumber daya alam. Agar tranformasi dan hilirisasi bisa berproses dengan efektif, semua institusi negara yang terkait harus didorong untuk responsif dengan gagasan dan inisiatif yang relevan.
“Selain itu, perhatian terhadap urgensi meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia harus masuk skala prioritas. Sebab faktor paling utama dalam hilirisasi sumber daya alam adalah sumber daya manusia lokal yang kompeten untuk kerja pemrosesan, produksi dan rekayasa material. Pada waktunya nanti, semua pihak tentu berharap hilirisasi sumber daya alam tidak lagi mengagendakan kebutuhan akan tenaga kerja asing,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia ini menjelaskan, tantangan lain adanya fakta bahwa hilirisasi sumber daya alam memiliki ketergantungan akan barang modal berharga sangat mahal yang harus diimpor. Itu sebabnya investasi untuk proyek hilirisasi saat ini sangat mahal. Karenanya, perlu dilakukan eskalasi bagi kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) di dalam negeri, untuk keperluan memproduksi barang modal serta peningkatan maupun perluasan nilai tambah setiap komoditas sumber daya alam.
“Pemerintah dan para ilmuwan hendaknya semakin komunikatif dan memberi ruang lebih leluasa bagi para periset dan inovator. Dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pun diharapkan tampil dengan ide dan temuan-temuan baru yang relevan. Misalnya, terkait dengan mekanisme baru untuk optimalisasi proses produksi yang ramah lingkungan, aspek pengelolaan limbah, aspek mutu produk, hingga strategi meningkatkan partisipasi masyarakat lokal,” urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI dan Ketua Badan Bela Negara FKPPI yang juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, hilirisasi harus dilaksanakan dengan konsisten. Mata rantai hilirisasi sumber daya alam akan menghadirkan manfaat berlipat ganda, karena dimulai dengan proses pengadaan bahan baku untuk kemudian diolah industri manufaktur menjadi barang jadi dengan nilai tambah yang tinggi. Apabila mata rantai hilirisasi terwujud di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan hingga sektor perikanan, akan terbuka puluhan juta lapangan kerja.
“Bangsa Indonesia sangat diuntungkan karena memiliki sejumlah komoditas sumber daya alam sangat dibutuhkan pasar global. Mulai dari emas, tembaga, bauksit, nikel, timah, batu bara, kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, rumput laut, teh dan rempah-rempah lainnya. Dengan tidak lagi menjual bahan mentah, perekonomian nasional segera bertransformasi dalam memperbesar nilai tambah semua komoditas SDA tersebut. Saya optimis dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo, mampu mewujudkan transformasi ekonomi nasional demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Bamsoet. (*)
Jurnalis Independent Politic News
