Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Cabang Ambon melakukan evaluasi kritis atas kinerja gubernur dan wakil gubernur maluku yang jika dinilai dari tanggal 24 april 2019 provinsi maluku di nahkodai oleh Gubenur dan wakil gubernur maluku saat ini tidak ada perubahan yang signifikan.
Pasalnya Visi dan misi gubernur dan wakil gubernur belum di rasakan oleh seluruh komponen masyarakat maluku, baik dari aspek peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Tentu ingatan kita masih segar dengan potret yang terjadi beberapa waktu lalu di Seram Bagian Timur yang mana Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 Seram Bagian Timur, harus belajar dalam kondisi bangunan sekolah yang sangat memprihatinkan, dan hanya menggunakan satu ruang kelas yang bisa disebut layak, itupun atapnya sudah bocor, plafonnya rusak parah, hal ini bisa berakibat fatal jika tidak segera diperbaiki. Jika hujan tiba, bocoran air membasahi meja dan bangku para pelajar. Bahkan kondisi ini sudah dilalui para siswa selama sembilan tahun.
Kondisi ini belum termasuk minimnya tenaga pendidik serta prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar lainnya. Mirisnya lagi, untuk memenuhi standar ujian nasional berbasis online, kepala sekolah harus meminjam laptop warga di berbagai desa untuk memenuhi kebutuhan siswa. Padahal kita ketahui bersama bahwa indonesia akan menghadapai Bonus demografi dan Masyarakat ekonomi ASEAN sehingga dibutuhkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang produktif dan berkompeten, agar dapat berkompetisi dengan SDM dari luar daerah maluku dan manca negara, sementara di maluku sendri mash banyak kekurangan fasilitas pendidikan dalam mendongkrak kualitas berfikir generasi muda maluku.
Selain itu ad juga fenomena masyarakat yang sakit di evakuasi menggunakan gerobak dan berjalan 10 km hanya untuk mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas terdekat, Tepatnya di kabupaten Seram Bagian Timur, kecamatan kilmury, hal ini membuktikan bahwa maluku benar-benar ada pada situasi yang kronis. visi dan misi gubernur dan wakil gubernur maluku gagal dalam merealisasikan apa yang menjadi dasar mereka menjadi nahkoda yang menjanjikan pereostrika/pembaharuan dari berbagai bidang, baik ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan.
Sebenarnya ada angin segar bagi masyarakat maluku ketika pemerintah provinsi maluku memperjuangkan Blok Marsela, lumbung ikan nasional (Lin), Ambon New port hingga peminjaman 700 M dari PT sarana multi infratruktur (SMI) hanya saja angin segarnya mulai surut ketika Direktur PT Maluku Energi Abadi mengatakan bahwa hasil pengelolaan blok marsela maluku hanya mendapatkan 10% sementara maluku merupakan wilayah terdampak dari prosesi pengelolaan blok marsela, dan bukan sampai di situ saja berlanjut pada Lumbung Ikan nasional (Lin) dan Ambon New Port yang sampai saat ini tidak ad kejelasannya.
700 miliar peminjam Pemprov Maluku dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan dalih Pembangunan Ekonomi Nasional seharusnya menjadi kado terakhir dari pemprov maluku kepada masyarakat maluku agar setidaknya dapat mengeluarkan Maluku dari garis lingkaran provinsi termiskin ke empat di indonesia, namun ibarat crushing blow/pukulan telak yang diberikan pemerintah provinsi maluku untuk rakyatnya, bgmna tidak pengalokasian anggaran 700 miliar menurut kami DPC GmnI Ambon tidak menyentuh wilayah-wilayah yang masih minim fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain-lain, malah di alokasikan untuk wilayah-wilayah yang terjangkau dan mudah di akses.
Berdasarkan fakta aktual DPC GmnI Ambon melihat proyek-proyek yang di anggarkan dari hasil peminjaman 700M dari PT SMI banyak yang tidak substansi dari konsepsi Pembangunan Ekonomi Nasional (PEN), semisal proyek drainase di talake, trotoar kota Ambon yang licin, dan air bersih di pulau haruku.
Seharusnya dari anggaran 700M pemerintah Provinsi maluku lebih konsen dalam membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak bagi masyarakat, juga membuka akses transportasi bagi wilayah-wilayah yang terisolir sehingga fenomena seperti di SBT tidak terjadi lagi.
Adi Suherman Tebwaiyanan ketua DPC GmnI Ambon menegaskan bahwa bahwa: dengan sistem desentralisasi yang mana memberikan kewenangan dari atas ke bawah, menandakan pemerintah provinsi maluku merupakan representasi pemerintah pusat di daerah seharusnya lebih serius dalam melihat problem-problem fundamental yang masih melilit kehidupan masyarakat maluku, karena itu merupakan amanah pancasila dan UUD
