Home / Eksekutif / Legislator / Politic / Tokoh

Senin, 24 Juni 2024 - 13:14 WIB

Direktur LKAK Viktus Murin: “Sama-sama Konyol, Sikap MKD DPR dan Pengadu Ketua MPR RI”

KM - Penulis

JAKARTA- Direktur Lembaga Kajian dan Aksi Kebangsaan (LKAK) yang juga mantan Sekjen Presidium GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), Viktus Murin, menilai sikap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sangat aneh dan terkesan konyol, menanggapi  pengaduan konyol dari seorang pengadu atau pelapor bernama Muhammad Azhari, yang mengadukan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kepada MKD DPR atas pernyataan perihal rencana amandemen UUD 1945.

Mengapa konyol, menurut Viktus, sebab MKD menanggapi suatu pengaduan yang sumir dan sesat pikir atau cacat logika. Substansi pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berkaitan dengan isu amandemen UUD 1945 itu belum merupakan suatu rencana yang bersifat pasti, tetapi masih mengandung nuansa pengandaian, atau bersifat mengandaikan. Artinya belum akan atau belum bisa terjadi. Pernyataan Ketua MPR RI sebagaimana yang beredar dalam rekaman video doorstop di media massa, diawali dengan penggunaan diksi atau pilihan kata ‘kalau’.

Viktus, sarjana Bahasa dan Sastra Indonesia lulusan Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, yang juga mantan wartawan Pos Kupang era terbitan perdana tahun 1992 ini menjelaskan, merujuk pada file atau dokumen video Kompas TV, terdengar dengan jelas perkataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sebagai berikut:  “Kalau seluruh partai politik setuju untuk melakukan penyempurnaan dari pada undang-undang dasar empat lima yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita, kami di MPR siap untuk melakukan amandemen.”

Baca Juga :  Resensi Buku: Membangun Politik Ber-Etika Merawat Demokrasi Bermakna oleh Dr. Yosminaldi, SH. MM

Mantan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munaslub 2017 Jakarta ini menegaskan, MKD DPR jangan melakukan intrik politik tak bermutu yang akan merusak citra dan kewibawaan kelembagaan DPR. “Harus dipahami bahwa MKD itu mewakili kehormatan sebuah lembaga tinggi negara yang bernama DPR RI, dan bukannya kehormatan pribadi anggota-anggota MKD,” tegas Viktus yang juga mantan Sekretaris Badan Kajian Strategis dan Intelijen (Bakastratel) DPP Partai Golkar.

Viktus menyarankan agar MKD DPR RI segera melakukan klarifikasi kepada publik, dan bila perlu meminta maaf secara terbuka untuk mengembalikan kewibawaan lembaga MKD dan DPR RI. “Ini harus menjadi pelajaran berharga dalam praktek etika ketatanegaraan,” sebut Viktus dalam release-nya kepada media ini, yang dikirimkan dari Manado, Sulawesi Utara, Senin (24/6/2024).

Menurut Viktus, MKD DPR hendaknya memahami dengan baik fatzoen ketatanegaraan yang berlaku sebagai koñsensus. Bahwa kendati secara de jure MPR RI itu tidak lagi merupakan “lembaga tertinggi negara” seperti di masa lalu, namun mesti diakui bahwa secara de facto MPR RI itu masih diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara. Apa buktinya? “Dalam sistem bikameral atau dua kamar di parlemen yang berlaku saat ini, yakni DPR RI dan DPD RI, hanya MPR RI yang bisa memerintahkan kedua lembaga tersebut untuk hadir dalam suatu sidang paripurna MPR RI yang bersifat istimewa. Inilah fatzoen ketatanegaraan di parlemen yang mestinya dipahami dengan sungguh, cermat, dan penuh kebijaksanaan oleh MKD DPR. Sehingga menjadi tidak etis dan melawan tata krama di parlemen jika MKD DPR memanggil Ketua MPR sebagai pihak terperiksa,” papar Viktus.

Baca Juga :  Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Usulan Gubernur Lemhannas Dibentuknya Angkatan Ke-4 Siber

Viktus, penulis buku “Mencari Indonesia, Balada Kaum Terusir” yang diterbitkan tahun 2005 ini menyarankan MKD DPR untuk menempuh sikap yang lebih elegan. “MKD sebaiknya datang beraudiesi dengan Pak Bamsoet selaku Ketua MPR RI, dan melakukan klarifikasi  secara elegan,sehingga polemik ini segera diakhiri,” pungkas Viktus. (*)

 

Keterangan foto:

Viktus Murin saat masih menjadi Wakil Sekjen DPP Partai GOLKAR, dalam suatu wawancara yang membahas topik tentang MPR RI, di Redaksi BeritaSatu TV Jakarta, 3 Juli 2019

Follow WhatsApp Channel politicnews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 50 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Eksekutif

Obligor BLBI Mulai Terusik Gara-gara Dipanggil Oleh Menko Polhukam

Eksekutif

Gubernur Mahyeldi Instruksikan ASN Pemprov Sumbar Himpun Infak dan Sedekah untuk Warga Palestina

Eksekutif

Gubernur Mahyeldi Berencana akan Perkuat Kerjasama antara Pemprov Sumbar dengan Kerajaan Arab Saudi Dalam Waktu Dekat

Legislator

Andi Wijaya Anggota DPRD Kota Padang yang Supel dan Ramah dengan Masyarakat

Opini

Perjuangan Fraksi PKS Conversi Bank Nagari ke Syariah kandas Ditengah Jalan

Legislator

Resmi Berkampanye, Dedi Tahoni Optimis Menang Pilkades Oabikase

Eksekutif

Ketum PMI Jusuf Kalla Sematkan Penghargaan Satya Lencana PMI untuk Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah

Eksekutif

Perkuat Ekosistem, Pemprov Sumbar Rencanakan Pembangunan Kawasan Industri Halal