Home / Opini / Parpol / Pemilihan

Rabu, 2 Agustus 2023 - 18:19 WIB

DILEMA PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI AIR BANGIS

Wawan - Penulis

DILEMA PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI AIR BANGIS

Oleh Boy Hadi Kurniawan
Direktur Consist (Center for Empowerment Training and Strategic Studies)

Beberapa hari belakangan kita dikejutkan oleh demonstrasi yg dilakukan oleh sekelompok masyarakat dari air Bangis. Mereka menuntut pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk menghentikan usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Pemerintah Pusat melalui Menko Kemaritiman dan Investasi di daerah mereka. Mereka beralasan karena PSN ini membutuhkan lahan sekitar 30 ribu hektare maka lahan-lahan sawit yg selama ini mereka tanam akan termasuk dalam bagian proyek tersebut. Sekarang mereka sudah dilarang untuk memanen hasil lahannya, sehingga terdampak pada ekonomi keluarga mereka. Oleh karena itu mereka menuntut agar proyek itu dihentikan.

Hari ini, kita dengar berita muncul pula demo tandingan dari masyarakat air Bangis juga yg menginginkan Gubernur Sumbar tetap melanjutkan Usulan Proyek Strategis Nasional tersebut. Menurut mereka karena proyek itu tujuannya untuk membangun kampung halaman mereka dan akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Mereka berkata aksi demo sebelum nya tidak mewakili aspirasi masyarakat asli air Bangis. Bahkan dikatakan oleh perwakilan dari massa demo bahwa yang melakukan aksi bukan orang asli air Bangis dan mereka selama ini telah menyerobot lahan yg ada dan tidak meminta izin dari ninik mamak dalam mengolah lahan tersebut.
https://www.metrokini.com/2023/08/02/ada-aksi-tandingan-demo-di-kantor-gubernur-sumbar-giliran-warga-asli-air-bangis-dukung-pemerintah/.

Disisi lain, jika kita lihat dari alasan Pemprov Sumbar, proyek strategis nasional yg diusulkan Pemprov Sumbar kepada Pemerintah Pusat ini bertujuan untuk menanamkan investasi yang besar dan strategis di Sumbar. Menurut berita yang bisa kita lihat dalan link berikut. https://langgam.id/abaco-investasi-rp150-triliun-masih-urus-izin-lahan-20-000-ha-di-pasaman-barat/
Proyek ini akan menanamkan modal sebesar 150 triliun. Oleh PT Abaco Pasifik Indonesia. Dan proses perizinan ini sudah di mulai/berlangsung sejak tahun 2018. Sebelum Mahyeldi jadi Gubernur. Disini akan dibangun refinery atau kilang minyak. Jika proyek ini berjalan akan menjadi kilang minyak terbesar di Indonesia dan banyak membuka lapangan kerja. Lalu Kenapa dari air Bangis ini yg dijadikan sebagai tempat untuk membangun kilang minyak ini?? karena menurut investor lokasinya paling dekat untuk mendatangkan bahan baku dari Timur Tengah. Sebelum nya sudah ada rencana dibangunnya Pelabuhan Teluk Tapang di air bangis sebagai Proyek strategis nasional juga yg menelan dana 800 milliar rupiah. Yang akan memudahkan akses laut dalam dan luar negeri.

Baca Juga :  Mahyeldi Sayangkan Rendahnya Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 oleh Perusahaan Penyumbang Sampah di Sumbar

Tidak hanya kilang minyak terbesar di Indonesia yang akan menyerap banyak tenaga kerja, tapi juga akan dibangun yang proyek luar biasa lainnya. Lengkapnya di lokasi tersebut akan didirikan, Pembangunan Kawasan Industri (Kilang minyak, Petrochemical, Oleochemical, Pesawat Terbang, Building, Manufacturing, dan Metallurgy dan makanan dan minuman) International Airport, Highland City (Olympic Park, West Highland City and Housing, University Village & Research Center, Central Work District & ABACO Tower, Educational District, Residential District, Office & Apartment, Skyview City dan Water Treatment Plant) dan Green Area (Pembangunan Beach, Forest, Island, Long Beach, Mountain, Manggrove dan Tourism), Abaco Port Authority serta pembangunan infrastruktur lainnya. Berlokasi di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan alasan inilah kenapa Pemerintah Sumbar dalam hal ini yang dipimpin oleh Buya Mahyeldi Ansharullah SP, ketika melihat ada peluang investor untuk mau menanamkan modalnya dan membangun Sumbar beliau sebagai Kepala Daerah tentu menyambut baik. Karena akan berefek besar terhadap peningkatan ekonomi rakyat Sumbar yang dipimpin nya, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Karena menurut David Osborne dalam buku Reinventing government yg menjadi salah satu rujukan dunia dalam Pemerintah, tujuan Pemerintah itu hanya 2 yaitu prosperity dan security. Atau memberikan kesejahteraan dan memberikan rasa aman pada rakyat nya. Memberikan kesejahteraan yaitu Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan membuka lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Memberikan rasa aman adalah dengan menjaga rakyat nya dari ancaman dan tantangan.

Oleh karena itu menurut hemat penulis, di satu sisi ada aspirasi masyarakat sedangkan disisi lain ada upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Maka kedua hal ini harus di komunikasi kan dan dicari kan jalan keluar yang terbaik nya. Apakah memang betul masyarakat air Bangis menolak proyek strategis nasional ini? Ataukah seperti yang diduga tidak mewakili aspirasi masyarakat atau ada yang bermain dibelakang ini yang mungkin kepentingannya terganggu. Kalau memang betul masyarakat ada yang terdampak maka Pemerintah tentu bisa mencari kan solusi nya yg sesuai dengan peraturan, misalkan seperti proyek pembangunan jalan tol. Rakyat yg tanah nya terkena dampak dilakukan ganti rugi. Ataukah lahan mereka dikonversi. Mungkin kah ini bisa berlaku juga dalam kasus ini?

Baca Juga :  Politikus PAN Syafrudin Budiman, PAN Akan Meneruskan Legacy Pemerintahan Jokowi

Persoalannya yang kita dengar pula, ternyata lahan yang selama ini digarap oleh sebagian masyarakat tersebut merupakan tanah hutan produksi yang terikat dengan UU Kehutanan. Selama ini lahan tersebut sudah dipakai menjadi kebun-kebun sawit, pemukiman dan lain sebagainya. Maka tentu perlu ada solusi atau win win solution dalam masalah ini. Misalkan jika memang mayoritas anak nagari air Bangis atau Pemerintah Daerah Pasaman Barat sendiri yg daerah nya dibangun memang betul-betul menginginkan usulan proyek strategis nasional ini berjalan, tentu mereka akan ikut mengedukasi dan mencari solusi bagi masyarakat yang protes dan menolak. Tidak hanya kemudian menyerah kan masalah ini kepada Pemerintah Provinsi saja. Atau berlepas tangan. Kemudian di sesama masyarakat sendiri dilakukan upaya diskusi, edukasi, mediasi dan mencari solusi.

Kita tentu tidak menginginkan peristiwa ini digunakan oleh pihak tertentu untuk menangguk di air keruh. Atau mengadu domba anak bangsa. Memanfaatkan masalah ini untuk kepentingan politik tertentu. Karena ada isu yg berhembus, karena momen pileg dan pilkada sudah dekat sehingga momen aksi masyarakat ini digunakan oleh lawan-lawan politik Mahyeldi untuk mendiskreditkannya. Terlepas dari itu semua, kita berharap masalah ini dapat segera diatasi, semoga pihak terkait dan stakeholder yang berkepentingan dapat duduk bersama dengan kepala dingin mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Bukan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan semata. Wallahu alam bishsawab. ( ** / H )

Follow WhatsApp Channel politicnews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 209 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Eksekutif

Berhasil Bina Desa Wisata, Gubernur Mahyeldi Terima Penghargaan Merdeka Award 2023

Legislator

Kemah Bakti Nusantara, Recharge Ketangguhan dan Kekuatan Seluruh Anggota PKS Menuju Kemenangan 2024

Opini

Konflik Rekomendasi Kolong Meja Panas, PC GP Ansor Lebak Ancam Pecat 8 PAC

Legislator

PARTAI PENDUKUNG GANJAR KOTA CIREBON GELAR RAPAT TERTUTUP, EEN: BAHAS DAPUR PEMENANGAN GANJAR

Parpol

Ketua Fraksi PKS Sumbar: Lomba Pembacaan Proklamasi Mirip Soekarno Tigkatkan Nilai Perjuangan

Opini

Pungli di perumahan kembali marak, oknum RT palak pengembang perumahan 125 juta rupiah

Opini

Melintasi Batas: Dampak Globalisasi dalam Transformasi Sosial Peserta Didik

Opini

Barongsai Tradisional Catatkan Medali Emas Kelima Sumatera Barat