PADANG, Politicnews.id– Gubernur Sumatera Barat secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Wali Nagari/ Kepala Desa Tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Truntum Padang, Senin (28/8/2023).
Menurut Gubernur Mahyeldi, rakor kali ini diharapkan menjadi pembinaan bagi aparatur Nagari/Desa sebanyak tujuh Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kep. Mentawai dan Kota Sawahlunto untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui edukasi dan juga pendampingan, agar masyarakatnya makin maju dan berdaya saing.
Sehingga berbagai permasalahan yang ada di Nagari/Desa, sambung Gubernur Mahyelsi, seperti masalah ekonomi, kemiskinan dan berbagai persoalan lainnya dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan kearifan lokal, akan terus mengalami peningkatan.
“Apalagi potensi di Nagari kita sumber daya alam sangat kaya dan melimpah, ditambah lagi potensi budaya yang sangat kuat adat Istiadatnya yang bisa menjadi nilai tambah, dalam upaya untuk terus meningkatkan dan menggerakan perekonomian untuk makin baik lagi,” kata Mahyeldi.
Desa dalam konteks Indonesia memiliki bagian penting dan strategis. Desa tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas yang didiami oleh banyak penduduk, tetapi juga Desa dianggap mampu untuk turut menentukan tatanan sosial, ekonomi dan politik secara Nasional.
Mahyeldi sangat berharap, agar berbagai permasalan yang ada di Nagari/Desa harus menggandeng dan bekerjasama bersama pihak ketiga sebagai implementasi dari pentahelix, yakni pemerintah akademisi dan badan usaha, bersatu padu memajukan berbagai potensi lokal yang ada di Nagari/Desa.
“Selain itu, saya minta kepada Wali Nagari harus pandai bersyukur, dan saya ingatkan, dana desa jangan dikorupsi,” pesannya.
Sebab kondisi keuangan Nagari/Desa sangat sudah cukup berbeda di banding beberapa tahun silam, apalagi Pemerintah sudah menggelontorkan dana yang cukup besar dan yang penting ikuti peraturan dan ketentuan yang ada, semoga dana desa benar-benar bermanfaat dan menjadikan nagari-nagari Sumbar semakin maju dan sejahtera.
“Tentunya kita tidak mengharapkan masalah hukum tersebut terjadi pada kita, oleh sebab itu mari kita buat perencanaan dan persiapan dalam bekerja yang sesuai dengan aturan dan regulagi yang ada,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumbar Amasrul, SH dalam arahannya, mengajak seluruh Kepala Nagari/Desa, agar dapat meningkatkan semua potensi ungulan di nagarinya masing-masing. Hal ini penting, demi terwujudnya kemandirian Nagari/Desa.
“Nagari menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah dituntut harus mampu menggali, mengembangkan dan memberdayakan potensi yang ada secara maksimal, agar pertumbuhan ekonomi lokal dapat meningkat,” sebut Amasrul.
Untuk itu, Amasrul tegaskan para Wali Nagari/Desa agar dapat serius mengikuti acara Rakor ini. Dalam Rakor ini nantinya peserta Rakor akan dibekali bagaimana cara untuk lebih kreatif menggali potensi yang ada di desa, agar pendapatan desa semakin meningkat.
Lebih lanjut Wabup meminta seluruh Kepala Desa untuk memahami tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.
“Saya minta Wali Nagari/Desa dapat memahami dan pedomani Permendesa PDTT Nomor 8 tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagai acuan bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan menggunakan dana desa,” pintanya.
Diakhir sambutannya Amasrul juga berpesan Wali Nagari/Desa agar dapat menyusun APBDes Tahun 2023 yang bersumber dari Dana Desa agar mengedepankan 3 Prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yakni, penanggulangan kemiskinan, sinergi dengan program nasional, mitigasi bencana alam dan non alam.
“Mari kita Wujudkan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa Untuk Mencapai Sumatera Barat yang Madani, Unggul dan Berkelanjutan,” pungkasnya. (nov / H )