MATARAM – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo turut bangga dan bersyukur berdasarkan hasil survei nasional SMRC yang dipublikasikan pada Juni 2022, orientasi publik pada negara-bangsa Indonesia sangat positif, sebanyak 95,6 persen responden merasa bangga menjadi orang Indonesia. Kajian ini sejalan dengan survei Gallup Poll yang mencatat bahwa sekitar 75,4 persen masyarakat Indonesia memiliki jiwa patirot tinggi, dan bersedia ikut berperang mempertahankan negara.
“Hasil survei tersebut bukan berarti kita boleh berpuas diri, mengingat pekerjaan rumah kebangsaan masih banyak yang belum selesai. Karena survei SMRC juga mengisyaratkan bahwa dari tingkat yang paling elementer, pengetahuan dasar masyarakat tentang Pancasila masih belum optimal, dengan skor 64,6 atau dalam kategori ‘sedang’. Hasil survei tersebut juga mengungkap bahwa komitmen publik terhadap nilai-nilai Pancasila, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa juga diklasifikasikan dalam kategori ‘sedang-sedang saja’,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus pembukaan Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, NTB, Jumat (30/9/22).
Turut hadir antara lain, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dan Anggota Komisi X DPR RI Robert Kardinal, yang keduanya juga menjabat Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila, Wakapolda NTB Brigjen Pol Ruslan Aspan, Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Sudarwo Aris Nurcahyo, Wakil Kepala Kejati NTB Enen Saribanon, mantan Wakapolda Aceh Brigjen Pol (purn) Agus Kurniady Sutisna serta Ketua IMI NTB dr. Lalu Herman Mahaputra.
Hadir pula pengurus harian MPN Pemuda Pancasila, antara lain Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Ridwan, Bidang Dana, Sarana dan Prasarana Sugeng Santoso serta Ketua Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Wilayah Jawa, Bali, NTB, yang juga menjabat Ketua Caretaker MPW Pemuda Pancasila NTB Sarimaya.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kehidupan kebangsaan diperhadapkan pada berbagai paradigma, yang menjadi anti-thesis dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam realitas sosial, masih dapat dirasakan adanya upaya merongrong Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, khususnya melalui gerakan radikalisme. Masih ada penciptaan segregasi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Masih ada perilaku korup yang terus merusak sendi-sendi pembangunan negara. Serta masih ada persoalan lemahnya penegakan hukum yang berkeadilan.
“Terkait radikalisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaporkan indeks potensi radikalisme pada tahun 2020 masih di kisaran 12 persen, yang mayoritasnya didominasi generasi muda. BNPT juga mencatat konten keagamaan yang tersebar di dunia maya, sekitar 67,7 persen di antaranya terindikasi bernuansa intoleran dan radikal, yang berpotensi menimbulkan disharmoni dan mereduksi spirit persatuan dan kesatuan bangsa,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, terkait perilaku korup, laporan Transparency International Indonesia pada 25 Januari 2022 memperlihatkan indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia memperoleh skor 38, di bawah rata-rata IPK global, yakni 43. Dengan skor IPK tersebut, Indonesia menempati posisi ke-96 dari 180 negara yang disurvei.
“Terkait penegakan hukum yang berkeadilan, berdasarkan hasil survei Indikator pada Agustus 2022, sekitar 37,7 persen responden menilai kondisi penegakan hukum saat ini berada dalam kondisi ‘buruk’, bahkan 8,1 persen diantaranya menilai ‘sangat buruk’. Angka ini lebih tinggi dibandingkan persepsi publik yang menilai penegakan hukum di Indonesia sudah baik, sekitar 25 persen,” terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, dalam waktu dekat bangsa Indonesia juga akan dihadapkan pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Kader Pemuda Pancasila banyak yang maju dalam kontestasi tersebut. Pemuda Pancasila memang tidak kemana-mana, tapi ada dimana-mana.
“Satu hal yang harus senantiasa diingat, dalam memenangkan saudara seperjuangan, setiap kader Pemuda Pancasila harus tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga Pemilu dan Pilkada sebagai pesta demokrasi rakyat bisa berjalan aman dan damai, tidak berujung pada perpecahan bangsa. Karena itu, setiap kader Pemuda Pancasila harus menjadi teladan, yang mampu menjaga masyarakat dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi dengan memperkeruh keadaan,” pungkas Bamsoet. (*)
Jurnalis Independent Politic News
