Home / Komunitas / Opini / Politic / Rilis / Tokoh

Sabtu, 13 April 2024 - 19:39 WIB

Brutal Dan Melawan Negara, Ketua GM FKPPI Malut: “Aksi OPM Layak Dianggap Makar Terhadap NKRI”

Syafridhani Smaradhana - Penulis

PoliticNews.ID – Ternate: Ketua Generasi Muda FKPPI (GM FKPPI) Maluku Utara, Wahyu Setia Permana menegaskan, sudah selayaknya negara menetapkan bahwa aksi OPM di Papua sebagai aksi pengkhianatan terhadap negara dengan melabeli kelompok bersenjata ini sebagai teroris, bukan hanya sebagai kelompok kriminal bersenjata, Sabtu (13/04/24)

Wahyu Setia Permana – Ketua Generasi Muda FKPPI (GM FKPPI) Maluku Utara

Saya setuju pandangan bahwa kita seharusnya tidak sekadar menggunakan kacamata HAM secara sempit dalam melihat permasalahan keamanan Papua,” terangnya, “tetapi juga menggunakan cara pandang yang lebih luas yakni kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan penyerangan terhadap instalasi pemerintah, termasuk pos-pos aparat TNI-POLRI sudah masuk kategori aksi makar.

Menurutnya, meski tidak hanya terkait aspek internal dalam negeri Indonesia, tapi juga eksternal dunia Internasional, dimana isu keamanan Papua selalu bersifat sensitif dan kompleks, tak lantas kita sebagai negara berdaulat tidak bisa bersikap.

Baca Juga :  Presiden Tegur Kapolri soal Polisi Banting Mahasiswa di Tangerang

Penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap kelompok ini, menurutnya tidak tepat, karena mereka bukan melakukan aksi kriminal biasa, tapi sudah mengangkat senjata melawan aparat negara.

Wahyu mengatakan, bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang diakui oleh dunia Internasional. Dan kedaulatan tersebut harus dijaga dari gangguan dari dalam maupun dari luar.

Jadi wajarlah jika separatisme sebagai bentuk gangguan kedaulatan dari dalam negeri, harus diselesaikan oleh negara, baik lewat cara damai atau operasi militer,” terangnya.

Di beberapa negara, menurutnya, aksi separatisme diperangi lewat cara-cara militer. Namun sejauh ini Indonesia lebih memilih jalan persuasif melalui operasi teritorial yang bersifat humanis, dengan memisahkan antara warga sipil dan kelompok separatis. Negara kemudian menjaga serta melindungi warga sipil tersebut, sementara kelompok separatis diajak untuk kembali ke pangkuan ibu Pertiwi.

Baca Juga :  Jelang Pensiun, Panglima Marsekal Hadi Tjahjanto Titip Pesan Untuk Perwira TNI AL

 

Wahyu menambahkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat TNI merujuk Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang TNI, pasal 6 ayat (1), sedangkan konflik antara TNI dan Separatis, diatur dalam hukum humaniter, termasuk pelanggaran HAM di dalamnya. TNI bisa dikatakan melanggar HAM, apabila dalam konflik dengan kelompok separatis melanggar hukum humaniter.

“Jangan justru mengabaikan pembelaan HAM korban teror dan intimidasi, dan bahkan membela HAM-nya kelompok separatis”, tutup Wahyu.

Follow WhatsApp Channel politicnews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 62 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Rilis

Tinjau Persiapan Penguatan Prokes Jelang PON XX, Ganip Warsito Tiba di Papua

Eksekutif

Pemprov Sumbar Gelar Acara Pelepasan untuk Lima Mantan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Purna Tugas

Eksekutif

Gubernur Mahyeldi Nyatakan Kebanggaan terhadap Inovasi Masuk Surga BKIM Sumbar yang Masuk Jajaran 10 Besar IGA 2023

Legislator

Putri Ketua Umum IMI Bamsoet Raih Juara 4 Women’s Drift Challange (WDF) Amateur Indonesian Drift Series 2023 Putaran 2

Eksekutif

Pemprov Sumbar dan FIELD Jalin Kerja Sama, Gubernur Mahyeldi Tegaskan Pentingnya Pertanian Ramah Lingkungan

Rilis

Terima Hadiah !! Satlantas Polresta Pati Berikan Layanan Khusus Bagi Fabel

Rilis

Presiden Jokowi Menerima Kunjungan Kehormatan Menteri Luar Negeri Elizabeth Truss

Rilis

Presiden Jokowi Menghadiri KTT APEC Ke – 28 Secara Virtual