PoliticNews.ID – Jakarta: Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada warga dan pendamping hukum warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menunjukkan kegagalan polri mengimplementasikan polri presisi. Hal ini disampaikan anggota komisi III DPR RI, Heru Widodo di komplek DPR Senayan, Jakarta rabu (09/02/22)
Polri presisi, menurut Heru, harusnya lebih objektif dengan pendekatan prediktif dan humanis sehingga tidak terjadi benturan dengan masyarakat. “Kekerasan atas alasan apapun kepada warga sipil yang tidak melakukan perlawanan dan tidak bersenjata itu tidak dibenarkan dan melanggar hukum,” ujar anggota komisi III dari Fraksi PKB ini
Lanjut Heru, tugas polisi seharusnya melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat sipil, bukan malah melakukan tindakan represif, intimidatif kepada warga sipil. Heru meminta Kapolri melakukan investigasi kasus tersebut. “Jika ada oknum polri yang melakukan tindakan pelanggaran, kekerasan, dll, harus ditindak tegas.”
“Tindakan kekerasan oknum polisi mencoreng citra polri dan jauh dari rasa humanis yang selama ini dikampanyekan kapolri,” imbuhnya.
Seperti diketahui, insiden penyerbuan oleh oknum aparat kepolisian bersenjata lengkap terhadap warga di Desa Wadas, viral di media sosial. Insiden tersebut dalam rangka pembebasan dan pengukuran lahan penambangan material andesit untuk Bendungan Bener. Pembebasan lahan mendapat penolakan dari warga.
Dalam peristiwa itu, polisi melaporkan telah menangkap 23 orang warga. Hal disesalkan banyak pihak, bahkan terindikasi ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Ketua Umum Gemasaba (Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa) ini pun meminta Kapolri untuk segera membebaskan warga yang ditahan oleh pihak kepolisian. “Polri harus kedepankan rasa kemanusiaan,” tukas Heru.
Hariri
